Critical Review: THE CONCEPT OF BUREAUCRACY IN SOCIAL AND POLITICAL SCIENCE by Martin Albrow

Critical Review:

THE CONCEPT OF BUREAUCRACY IN SOCIAL AND POLITICAL

SCIENCE by Martin Albrow

 

Oleh: RUDI HARTONO, SIK, MH,M.Si

A.1. Introduction

Confusius memandang bahwa tugas pertama pemerintahan adalah meluruskan penggunaan ‘nama-nama atau istilah-istilah’ dalam masyarakat, karena jika hal itu tidak dilakukan maka menyebabkan hilangnya ‘keadilan’, menimbulkan anarki, bahkan perang.

Gagasan buku ini merupakan kumpulan tulisan para ahli yang digunakan untuk didiskusikan pada lapangan atau kegiatan politik., sehingga tujuan penulisan buku ini adalah :

1)      Untuk keperluan teks politik buat mahasiswa (dunia universitas) agar mengerti konsep-konsep birokrasi;

2)      Untuk keperluan diluar dunia universitas yang punya waktu untuk membahas konsep-konsep birokrasi.

Orang-orang yang menulis dalam buku ini, tidak memiliki pola yang sama dalam penulisannya, karena hal itu diserahkan pada penulisnya masing-masing. Namun ada tiga aspek yang secara umum akan muncul dalam setiap bagian tulisan ini, yaitu :

1)      Sejarah dari konsep-konsep itu sendiri;

2)      Arti symantik bahasa dari yang ditulis;

3)      Penulis tidak memberikan suatu kesimpulan ‘khusus’ karena semua itu diserahkan kepada pembaca untuk mengambil kesimpulan sendiri dari masing-masing bagian tulisan.

Oleh karena itu, tujuan buku ini hanya bersifat untuk mengklarifikasi dari kebingungan-kebingungan istilah-istilah ‘birokrasi’. Dengan mendiskripsikan, menelaah, menganalisis, dan menjelaskan perkembangan dari teori birokrasi itu

sendiri. Jadi bukan bertujuan ;

1)      Untuk membangun suatu teori-teori dan konsep-konsep baru;

2)      Untuk menjadi wasit (penengah) guna menentukan mana yang paling benar dari konsep-konsep yang lagi bersaing atau berbeda pendapat itu.

Namun ada suatu kesimpulan yang bersifat umum, yaitu dalam rangka untuk pengembangan teori birokrasi di masyarakat/negara.

 

A.2 The Emergence of the Concept

(1) The Origin of the Term

Istilah ‘birokrasi’ pertama ditemukan dalam surat-surat Baron de Grimm, seorang philosof Prancis pada Juli 1764, kepada pemerintah dan menginginkan adanya aturan-aturan, yang seharusnya pemerintahan yang besar berkonsentrasi terhadap hal ini. Namun dalam kurun waktu ini belum secara jelas didefinisikan apa itu ‘birokrasi’.

 

 

 

(2) Early Nineteenth – Century Concepts

Pada kurun waktu ini (1896) ditemukan bahwa istilah ‘birokrasi’ telah dikenal dalam “Kamus Politik Prancis’ sebenarnya berasal dari Jerman, namun lebih popupler di Prancis (dipopulerkan istilah birokrasi itu oleh Balzic).

Cristian Kraus (1799) menemukan bahwa di Prussia terdapat aturan-aturan yang berbeda dengan sistem pemerintahan monarki dan anarki yang ada. Meskipun belum didefinisikan, namun telah menerapkan unsur baru ‘birokrasi’. Hal ini (birokrasi) masih sebatas kajian yang kurang serius (masih sebatas dialog dan berita-berita di surat-surat kabar) dan istilah ‘birokrasi’ ini masih kurang populer di masyarkat.

Johan Gorres sebagai redaktur surat kabar the Rheinische Merkur, yang juga merupakan oposan pemerintahan monarki yang terusir dari Prussia mengatakan bahwa untuk membentuk persatuan nasional, maka unsur monarki dan demokrasi harus bekerja sama antara yang memerintah (rulling class) dan yang diperintah (ruled class), di mana salah satunya dengan jalan ‘birokrasi’. Karena birokrasi ini seperti ‘kesatuan tentara’ yang menerapkan disiplin, adanya kenaikan pangkat (promosi) dan kesatuan komando (sentralistik).

 

(3) The English Theory

Pemerintah Inggris tidak terlalu mempersoalkan pembahasan istilah ‘birokrasi’ seperti yang terjadi di Eropa Daratan yang lebih mempersoalkan penerimaan penggunaan istilah ‘birokrasi’.

J.S. Mill dalam ‘Principles of Political Economy’ (1848), sebagai orang Eropa Daratan mengatakan bahwa manajemen terhadap pemerintahan yang terlalu besar harus dicegah karena akan menimbulkan adanya ‘overbirokrasi’, seperti ketidakberesan urusan-urusan pemerintahan, terutama urusan ekonomi, sehingga menyebabkan antara yang memerintah (rulling class) dan yang diperintah (ruled

class) akan diperbudak oleh birokrasi itu sendiri.

(4) Continental Theory

Ada perbedaan-perbedaan yang sangat luas antara kondisi birokrasi di Jerman dan Inggris, yaitu :

(a)    Pemerintahan Inggris aman dari perdebatan istilah ‘birokrasi’ karena jauh dari tipe continental sehingga tidak secara mendetail membahas istilah ‘birokrasi’ karena sebenarnya negara-negara Eropa itu sebenarnya sama pemerintahannya.

(b)   Pemerintahan Jerman bersifat sentralistik, di mana birokrasi dikerjakan oleh pegawai-pegawai profesional, dimana pekerjaannya berdasarkan teknis administratif yang bersifat baku dan ketat dengan ilmu hukum.

Ide munculnya pembahasan ‘birokrasi’ itu pada tingkat yang radikal secara teori dan praktik di Jerman itu dikarenakan kekalahan yang diderita Rusia oleh Napoleon (1806). Pemerintah Jerman menerapkan konsep ‘collegium’, yaitu seperangkat pegawai yang tugasnya memberikan nasihat kepada penguasa dan fungsi pelakanaan hukum, keuangan, dan ketertiban. Kebebasan pegawai berpendapat ini pada akhirnya berdampak pada kelambatan mengambil keputusan.

 

(5) The Major Nineteenth – Century Themes

Konsep-konsep pokok pada kurun waktu ini adalah :

  • Max Weber dan J.S.Mill mengatakan bahwa birokrasi sebagai bentuk umum pemerintahan yang bertentangan dengan pemerintahan monarki dan aristokrasil.
  • Pemikir-pemikir Jerman mendefinisikan birokrasi sebagai bagaimana mengatur administrasi Jerman pada abad 19.
  • Van Mohl mengatakan bahwa adanya ketidakpuasan kepada pemerintah, menyebabkan birokrasi sebagai candu bagi masyarakat karena tidak berfungsinya pemerintah.

 

A.3 The Classical Formulations

(1) Mosca dan Michels

Mosca dan Michels mengkritik terhadap cara pengklasifikasian pemerintah yang dilakukan hingga masa itu, yang masih menggunakan pengklasifikasian model Aristoteles, yaitu terdiri dari demokrasi, aristokrasi, dan monarki. Padahal pengklasifikasian seperti itu sudah tidak relevan lagi secara substansial, karena pembagian tersebut hanya pembagian bentuk pemerintahan secara formal.

Untuk itu, mereka berdua mengajukan gagasan pemerintahan dengan konsep kekuasaan, yaitu dibagi menjadi dua kategori, rulling class atau yang memerintah dan ruled class atau yang diperintah.

Berdasarkan konsep itu, maka bentuk pemerintahan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemerintahan feodal dan birokrasi. Pemerintahan feodal merupakan rulling class yang bersifat sederhana karena semua urusan ekonomi, sosial, politik, bahkan kemiliteran memberikan otoritas yang bersifat langsung kepada personal yang diperintah.

Sedangkan pemerintahan birokrasi sudah menerapkan fungsi-fungsi yang jelas antara satu personal dengan personal yang lain. Karenanya pemerintahan demokrasi sudah tidak relevan lagi dan birokrasi bukan sesuatu yang netral sehingga dengan argumen ini banyak orang menganggap bahwa Mosca dan Michels sebagai pelopor fasisme Italia. Karena birokrasi sebagai bagian kekuasaan pemerintah, maka pendefinisian ‘birokrasi’ itu sudah tidak diperlukan

lagi.

(2) Marx Weber

Weber’s menganalisis bahwa organisasi merupakan hal yang penting bagi sebuah negara, partai politik, gereja, dan perusahaan. Weber mengatakan bahwa ada dua karakteristik yang ada dalam setiap sebuah organisasi, yang merupakan presentasi dari sebuah struktur organisasi, yaitu :

  • Pertama, kepemimpinan; dan
  • Kedua, staff administrasi

Berdasarkan karakteristik organisasi di atas, maka organisasi dan birokrasi menjadi sangat penting. Namun, Weber tidak pernah mendefinisikan istilah ‘birokrsi’ secara khusus, tetapi lebih bersifat dalam pengertian umum.

Birokrasi menurut Weber adalah pokok administrasi yang akan dijalankan oleh pegawai-pegawai. Birokrasi haruslah ‘bertipe rasional’, yaitu berkarakteristik teliti, kontinue, disipilin, tepat waktu, dan dapat dipercaya, dengan menempatkan pegawai-pegawai yang bersifat modern, sehingga terjadinya inefisiensi dapat diminimalisir.

Untuk mewujudkan hal itu, maka :

(1)   Semua pegawai diberi tugas yang spesifik;

(2)   Adanya fasilitas kerja, dan

(3)   Adanya beberapa orang yang dijadikan pemimpin yang diberikan otoritas lebih.

A.4 The Debate with Weber

Modernisasi, demikian kredo yang digunakan sebagai penggerak sejarah yang mengubah kekuasaan patrimonial –yang otoriter secara politik dan paternalistik secara kultural- menjadi kekuasaan legal-rasional yang dikendalikan oleh sebuah mesin birokrasi modern. Oleh karena itu, birokrasi di sini dipahami sebagai mesin teknis administratif yang dibutuhkan menangani kompleksitas masyarakat modern akibat modernisasi. Karenanya, birokrasi haruslah apolitis, rasional, netral, dan mengutamakan kualifikasi teknis, spesialisasi, deferensiasi, koordinasi, efisiensi, efektivitas, dan sebagainya.

Adanya ketidaksinkronan Weber dalam realitia, di satu sisi birokrasi harus rasional, namun di sini lain ternayata birokrasi tidaklah netral, sehingga  kelemahan paradoksal kaum Weberian itu mengundang reaksi keras kaum strukturalis (Marxian). Menurut kaum Marxian, mestinya birokrasi diciptakan terutama untuk pengendalian, menimalisasi konflik, dan memperkuat basis material negara, dalam kerangka kapitalisme.

Sistem administrasi dan manajemen industri yang modern, merupakan sarana pengendali proses produksi demi akumulasi kapital dan pengatur hubungan perburuhan agar tidak terjadi pembangkangan.

 

A.5 Bureaucracy and the Ideologists

(1) Karl Marx

Menurut Karl Marx menawarkan gagasan adanya pemerintahan ‘monolistik’, yaitu adanya gagasan bahwa dalam setiap pemerintah itu harus ada rulling class dan ruled class sangat ditentangnya. Karena bagi Marx ‘negara itu harus dihapuskan’ karena tidak diperlukan.

(2) Fasisme

Berbeda dengan Marxis, fasisme malah ingin mempertahankan adanya negara. Bagi mereka persoalan pokok yang harus dijawab adalah bagaimana hubungan antara negara dan individu, dan mereka mengajukan pendapat bahwa negara dan individu adalah identik. Karena sebenarnya individu-individu dan negara itu mempunyai kepentingan yang sama, karena sebenarnya negara itu tidak lain adalah penjelmaan dari individu-individu itu sendiri. Oleh karena itu, otoritas, hirarki, dan kepatuhan masyarakat terhadap negara harus dipertahankan bahkan jika perlu membuat pegawai pemerintah itu tidak menjadi populer di mata masyarakat.

Hal itui secara tegas dinyatakan oleh tokoh fasisme, Musollini yang menyatakan bahwa :

birokrasi sebagai kumpulan orang atau metode administrasi modern yang harus diterima apa adanya, karena bukan bangsa (masyarakat) yang menciptakan negara tapi negaralah yang menciptakan bangsa ”.

Musollini hanya menyurakan pandangan negatif tentang birokrasi, apabila saat berbicara tentang ‘birokratisasi’, yaitu adanya kemacetan ekonomi di bawah rezim komunis. Sedangkan Hitler mengatakan bahwa :

‘ negara (birokrasi) bukan sebagai tujuan tetapi hanya sebagai alat (politik) saja ’.

 

A.6 Seven Modern Concepts of Bureaucracy

Dalam konsep birokrasi modern, dalam bukunya ‘ bureaucracy ’ ini, Martin Albrow memberikan pengertian birokrasi ke dalam tujuh pengertian. Intinya mencakup keberadaan alat-alat perlengkapan negara, hubungan tugas dan kewajibanya, serta hubungan antara alat-alat perlengkapan tersebut yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan ciri-cirinya yang sangat spesifik. Inilah ciri dari suatu masyarakat modern.

Untuk lebih jelasnya ketujuh konsep birokrasi menurut Martin Albrow itu adalah sebagai berikut :

(1)     Pertama dan kedua, bureaucracy as rational organization and bureaucracy as the organizational inefficiency, Max Weber’s memberikan konsep birokrasi yang modern sebagai organisasi yang rasional. Di samping itu, birokrasi juga sebagai organisasi yang menimbulkan ketidakefisienan, sehingga terlihat adanya paradoksal pemaknaannya. Analisis Weber menekankan bahwa bentuk birokrasi organisasi memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi administrasi, seperti ketepatan, kecepatan, non ambiguitas, pengurangi friksi dan pengurangan biaya materi, serta biaya pribadi, kesemuanya dipertahankan untuk mencapai tujuan-tujuan optimal dalam administrasi yang sangat birokratis. Kita sesungguhnya, menerima pandangan ini, meskipun harus dijelaskan bahwa tidak sedikit kritikus yang mengecualikannya atau terjadinya inefisiensi. Birokrasi seringkali dipandang sebagai simbol keruwetan, tidak efisien, dan dominasi yang sewenang-wenang terhadap para publik masyarakat sebagai klien oleh pejabat-pejabat yang tidak mempunyai kepekaan nurani.

(2)     Ketiga, bureaucracy as rule by official, sebagai media untuk mengatur masyarakat melalui pegawai pemerintahan.

(3)     Keempat, bureaucracy as public administration, birokrasi sebagai bagian pengadministrasian masyarakat yang ada dalam suatu negara oleh pemerintah.

(4)     Kelima, bureaucracy as administration by officials, birokrasi merupakan sarana pengadministrasion proses pemerintahan oleh pegawai pemerintah.

(5)     Keenam, bureaucracy as the organization, Max Weber’s menganggap tidak terlalu ada perbedaan antara ‘istilah’ birokrasi dan organisasi, hanya saja tergantung dari momen pada saat digunakannya istilah itu. Namun birokrasi cakupannya lebih sempit apabila dibandingkan dengan organisasi, karena bisa jadi birokrasi merupakan bagian dari organisasi.

(6)     Ketujuh, bureaucracy as modern society, yang tidak boleh tidak, harus diterima oleh pemerintahan yang modern.

 

A.7 Bureaucracy and the Theorists of Democrac

Berangkat dari argumen awal bahwa birokrasi adalah institusi modern yang ‘wajib ada’ dalam khasanah penyelenggaraan pelayanan publik atau public service, maka birokrasi patut dicermati secara teoritik maupun empirik. Pencermatan terhadap kinerja birokrasi, yang nantinya dapat membawa kita pada sebuah penilaian menyangkut orientasi apa yang sesungguhnya diemban oleh birokrasi. Hal ini perlu digaris bawahi, mengingat meskipun birokrasi diyakini sebagai organ pelayanan publik, tak seorang pun dapat menjamin bahwa ia mungkin saja berubah menjadi ‘monster’ yang menakutkan dan justru akan menyengsarakan publik.

Birokrasi yang selalu dimaknai sebagai institusi resmi yang melakukan fungsi elayanan terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Segala bentuk  kebijakannya, semata-mata dimaknai sebagai manifestasi dari fungsi melayani urusan orang banyak. Akibatnya, tidak heran jika kemudian muncul persepsi bahwa apa pun yang dilakukan pemerintah adalah dalam rangka melayani kepentingan warga masyarakat, yang diwakili oleh institusi bernama birokrasi tersebut. Walaupun persepsi ini mengandung titik-titik kelemahan yang dapat menyesatkan, namun sampai saat ini, pemerintah yang diwakili oleh institusi birokrasi tetap saja diakui sebagai motor penggerak pembangunan.

Menurut Bendix bahwa ‘birokrasi membahayakan kebebasan demokrasi’, akan tetapi pada saat yang sama, birokrasi memainkan peran penting dalam sebuah masyarakat domokratis yang seharusnya tidak diabaikan. Dalam hal ini, Weber menekankan bahwa kebijakan-kebijakan pegawai birokrasi –pekerjaan yang didasarkan pada kualifikasi teknis- mengurangi hambatan-hambatan kelompok-kelompok yang tidak memenuhi dan tidak memiliki keistimewaan dalam persaingan. Misalnya, orang kulit hitam, mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk dipekerjaan ketika kriteria-kriteria obyektif dan bukannya pertimbangan pribadi yang mengatur seleksi calon. Oleh karena itu, kesetaraan itu adalah prinsip demokrasi yang paling mendasar yang harus dilakukan oleh birokrasi.

(1) The Diagnosis of Bureaucracy

Pemaknaan terhadap birokrasi sebagai organ pelayanan bagi masyarakat luas, tentu merupakan pemaknaan yang idealis. Bahkan tidak dapat disalahkan jika Max Weber memandang birokrasi sebagai organisasi yang ‘rasional’, suatu mekanisme sosial yang memaksimumkan efisiensi dan juga sebagai suatu bentuk organisasi sosial yang memiliki ciri-ciri khas. Namun, diakui atau tidak, pemaknaan yang ideal terhadap fungsi pelayanan yang diperankan birokrasi, tidaklah sepenuhnya dapat menjelaskan orientasi birokrasi yang dapat berbuat banyak bagi kepentingan masyarakat.

Kehidupan birokrasi yang ditumpangi atau bahkan ‘didominasi oleh muatan-muatan politis’ oleh penguasa negara, jelas akan menjadikan tujuan birokrasi itu akan melenceng dari arah yang semula dikehendaki. Akibatnya, orientasi pelayanan publik yang semestinya dijalankan, menjadi bergeser ke arah orientasi yang sifatnya politis. Dalam kondisi yang demikian, maka birokrasi tidak lagi akrab dan ramah dengan kehidupan masyarakat, namun justru menjaga jarak dengan masyarakat sekelililngnya. Performance birokrasi yang kental dengan aspek-aspek politis inilah, yang pada gilirannya akan melahirkan stigma ‘politisasi birokrasi’.

Ada beberapa hal dasar yang menjadi sumber adanya ‘penyakit’ birokrasi, yaitu sebagai berikut :

a)      Pegawai pemerintah terlalu besar kekuasaannya sehingga perlu dikurangi dan dikembalikan pada fungsi yang sebenarnya;

b)      Pegawai pemerintah yang memang harus besar kekuasaannya, hanya boleh menggunakan kekuasaannya dengan sebijaksana mungkin;

c)      Penambahan kekuasaan harus dilakukan sejalan dengan metode bagaimana kekuasaaan itu harus diselenggarakan; dan

d)     Demokrsi itu terancam oleh adanya pegawai pemerintah yang pintar dan berkompeten yang menyalahgunakannya.

 

 

(2) The Remedies for Bureaucracy

Tujuan birokrasi tidak mungkin tercapai dalam masyarakat modern tanpa organisasi birokratis untuk menerapkannya. Jadi, begitu keputusan memberikan pelayanan secara bebas kepada masyarakat umum tercapai melalui proses-proses demokrasi, sebuah sistem administrasi yang kompleks harus dibangun dalam rangka mencapai tujuan ini.

Konsep birokrasi yang berbeda, maka cara penyembuhan atau memperbaikinya pun berbeda pula. Di mana salah satunya sebagai berikut :

a)      Mereka yang melihat tingkat keterlibatan atau kekuasaan pegawai pemerintah yang besar, maka jalan keluarnya melalui mekanisme kontrol yang bersifat formal; dan

b)      Mengurangi penyimpangannya melalui memperbesar kontrol lembaga perwakilan kepada gerakan kekuasaan yang lebih besar kepada pegawai pemerintah; dan

c)      Mmengurangi dengan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

B. CRITICAL REVIEW

B.1 Birokrasi dan Kapitalisme

Meskipun dalam buku ini Martin Albrow secara tidak tegas menyebut sebagai pembawa aliran ‘birokrasi kapitalis’, namun dengan mengedapankan konsep birokrasi modern (teoritisi modernisasi), maka secara tidak langsung Weber’s telah menggoreskan tintanya yang membayangkan birokrasi modern sebuah transformasi linier menuju satu titik ideal, yaitu masyarakat politik demokratis dan tatanan ekonomi kapitalistik.1 Modernisasi sebagai penggerak sejarah yang akan mengubah kekuasaan patrimonial –yang otoriter secara politik dan paternalistik secara kultural- menjadi kekuasaan legal-rasional yang dikendalikan oleh sebuah ‘mesin birokrasi modern’. Karenanya birokrasi dipahami sebagai mesin teknis administratif yang dibutuhkan untuk menangani kompleksitas masyarakat modern akibat modernisasi.

Memang birokrasi adalah kebutuhan masyarakat di mana pun, dan semakin kompleks sejalan dengan arus modernisasi. Namun, kaum Weberian mengintroduksi konsep birokasi secara tidak netral. di mana sebelumnya memandang birokrasi haruslah apolitis, rasional, netral, dan mengutamakan kualifikasi teknis, spesialisasi, deferensiasi, koordinasi, efisiensi, efektivitas, dan sebagainya.2 Berbagai kepustakaan pada umumnya memberikan rekomendasi sepihak, yang banyak bermanfaat bagi negara dan pemilik modal daripada masyarakat.

B.2 Implementasi Teori Birokrasi

Konsep birokrasi modern dalam buku ‘bureaucracy’ Martin Albrow ini relatif sangat cocok untuk dunia kehidupan birokrasi negara-negara berkembang. Konsep Bureaucratic – Polity yang pertama kali dikemukakan oleh Fred Riggs dalam melihat kehidupan birokrasi di Thailand, yang kemudian oleh Harould Crouch untuk melihat kasus birokrasi di Indonesia membenarkan kondisi itu.

Paling tidak mengandung tiga ciri utama, yaitu :

1)      Lembaga politik yang dominan adalah birokrasi;

2)      Lembaga-lembaga politik lainnya, seperti parlemen, partai politik, dan kelompok-kelompok kepentingan berada dalam keadaan lemah, sehingga tidak mampu mengimbangi atau mengontrol kekuatan birokrasi; dan

3)      Massa di luar birokrasi secara politik dan ekonomis adalah pasif, yang sebagian adalah merupakan kelemahan partai politik dan secara timbal balik menguatkan birokrasi. 3

Analisis ini menjelaskan kepada kita, bahwa kepentingan penguasa negara yang diwakilkan lewat institusi birokrasi mengalami penguatan bukan hanya karena ketidakberdayaan masyarakat dalam mengontrol birokrasi sendiri, namun juga karena ketidakmampuan birokrasi sendiri untuk melepaskan diri dari cengkeraman penguasa negara. Jadi, meskipun politisasi birokrasi bukanlah semata-mata identik dengan upaya untuk mempolitiskan birokrasi, ia juga sarat dengan usaha menciptakan masyarakat yang buta akan politik dan birokrasi itu sendiri. Kebutaan warga masyarakat terhadap tingkah laku birokrasi, jelas teramat rentan bagi tidak sampainya misi pelayanan yang diemban oleh birokrasi.

 

C. KESIMPULAN

C.1 Esensi Teori Birokrasi

  • Dilihat dari sudut metode pemerintahan;
  • Dilihat dari sudut pegawai pemerintahan

C.2 Ciri Konsep Birokrasi Modern

  • bureaucracy as rational organization;
  • bureaucracy as the organizational inefficiency;
  • bureaucracy as rule by official;
  • bureaucracy as public administration;
  • bureaucracy as administration by officials;
  • bureaucracy as the organization;
  • bureaucracy as modern society.

C.3 Sumbangan bagi Perkembangan Teori Organisasi

  • Dikenalkannya sejarah dan tokoh teori birokrasi;
  • Lebih terdiskripsikannya teori birokrasi;
  • Masih terbukanya mendefinisikan teori birokrasi dari sudut pandang yang berbeda.

 

DAFTAR PUSTAKA

Albrow, Martin, Bureaucracy, Pall Maal Press Ltd, London: 1970.

Eko, Sutoro, Birokrasi, Modernisasi, dan Kapitalisme, Majalah PRISMA, No. 8 Tahun XXV Agustus 1996, Pustaka LP3ES, Jakarta.

Blau, Peter M. and Meyer, Marshall W., Bureaucracy in Modern Society, Alih Bahasa Slamet Rijanto, Prestasi Pustakaraya, Jakarta: 2000.

Tjokrowinoto, Moeljarto et. al., Birokrasi dalam Polemik, Saiful Arif (Ed), Cetakan Kedua, Pustaka Pelajar Bekerjasama dengan Pusat Studi Kewilayahan Universitas Muhammadiyah Malang, Yogyakarta: 2004.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s