Teori dan reformasi administrasi publik

1.  Pertanyaan : Reformasi Administrasi di Asia dapat dikategorikan dalam 4 kelompok. Jelaskan 4 kelompok tersebut melalui indikator : a. warisan tradisi administrasi.b. lingkungan ekonomi politik.c. peran dan kemampuan pemerintah.d. hal-hal yang menonjol dalam reformasi yang dilakukan.e. sumber kekuatan perubahan.f. tingkat keberhasilan.

Jawaban :

Kelompok negara-negara Reformasi di Asia  (sumber: eko prasojo, 7 sept 2010, 10.00) dan ( abdullah, 7 sept 2010, 10.15) :

1. Jepang dan Asia Timur “NICs”

a.  Warisan tradisi administrasi : Kuat, tradisi birokrat terpusat; penyatuan politik-administrasi (Singapura dan Hong Kong adalah tipe negara administratif)

b.  Lingkungan ekonomi politik : Pembangunan negara–model “pasar terpimpin” (dengan pengecualian pada Hong Kong, dengan menampilkan model semi-Intervensi).

c.  Peran dan kemampuan Pemerintah : Kapasitas yang kuat secara historis; sangat intervensionis (tidak banyak di Hong Kong)

    d.  Hal-hal yang menonjol dalam reformasi yang dilakukan : Modernisasi birokrasi dan perbaikan diri, peningkatan kapasitas negara

    e.  Sumber kekuatan perubahan : komitmen pimpinan, adanya kesamaan tujuan dari waktu ke waktu, adanya komitmen komisi reformasi administrasi, adanya pemahaman bahwa reformasi administrasi adalah tulang punggung kemajuan bangsa.

    f.  Tingkat keberhasilan : reformasi administrasi selalu menjadi agenda politik utama ditandai dengan pemangkasan kementerian, departemen dan lembaga pemerintah lainnya dan terbentuknya negara industri.

    2. Negara berkembang Asia Tenggara

      a.  Warisan tradisi administrasi : Kebanyakan rezim bekas jajahan (dan beberapa diantaranya juga paska-militer), dengan negara birokrasi kuat yang mempunyai hubungan kuat dengan bisnis.

      b.  Lingkungan ekonomi politik : Model “Pemerintah dalam Bisnis” dengan hubungan Pemerintah-Bisnis yang sangat institusional.

      c.  Peran dan kemampuan Pemerintah : Secara luas negara sangat bergantung pada campur tangan rezim atas ekonomi dan kapasitas masyarakat

        d.  Hal-hal yang menonjol dalam reformasi yang dilakukan : Modernisasi Birokrasi dan peningkatan efisiensi

        e.  Sumber kekuatan perubahan : budaya dan etika birokrasi serta masyarakat mampu dijadikan kekhasan reformasi administrasi

        f.  Tingkat keberhasilan : reformasi administrasi dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat.

        3. Negara Transisi Sosialis

            a.  Warisan tradisi administrasi : Pemerintahan birokrasi otoriter satu partai komunis, politik dalam pemerintahan ( negara dan birokrasi adalah satu)

            b.  Lingkungan ekonomi politik : Dari negara yang direncanakan ke negara dominasi ekonomi dan pembangunan

            c.  Peran dan kemampuan Pemerintah : Kapasitas negara dalam pertanyaan sebagai transit menuju ekonomi pasar

              d.  Hal-hal yang menonjol dalam reformasi yang dilakukan : Modernisasi birokrasi dengan membangun kerasionalan, dalam konteks konsolidasi rezim dan rekonfigurasi kelembagaan.

              e.  Sumber kekuatan perubahan : komitmen pimpinan, pembentukan lembaga khusus dengan kewenangan yang besar seperti administrative reform commission, presidential administrative renovation commission, reformasi administrasi diputuskan secara politik oleh presiden bersama parlemen serta diikuti secara cepat dengan implementasi kebijakannya sehingga bisa dikatakan bahwa reformasi administrasi tidak hanya sekedar retrorika politik.

              f.  Tingkat keberhasilan : mampu membersihkan jabatan birokrasi dari campur tangan politik, mampu mensterilkan BUMN dari investasi partai komunis, pemerintah lebih responsif dalam pembangunan ekonomi sehingga terbentuknya negara industri.

                4. Negara-negara Benua

                a.  Warisan tradisi administrasi : Rezim paska penjajahan, dengan relatif cukup kuat, tradisi birokrasi terpusat ( di India, pelayanan sipil dilindungi secara konstitusional).

                b.  Lingkungan ekonomi politik : Penanganan kebijakan negara ” perintah kapitalis” di India

                c.  Peran dan kemampuan Pemerintah : Kapasitas negara dalam pertanyaan karena politik dan penyimpangan birokrasi

                  d.  Hal-hal yang menonjol dalam reformasi yang dilakukan : Kontrol politik dan birokrasi modernisasi

                  e.  Sumber kekuatan perubahan : adanya birokrasi modern

                  f.  Tingkat keberhasilan : ekonomi ditentukan oleh pasar, reformasi berjalan agak lambat karena adanya campur tangan politik dan birokrasi sehingga perijinan agak ribet dan birokrat banyak yang korup.

                    2. Pertanyaan : menurut pendapat saudara dari 4 kelompok reformasi administrasi di Asia tersebut, Indonesia masuk dalam kategori yang mana. Jelaskan pendapat saudara melalui 6 indikator diatas.

                    Jawaban :

                    Negara Indonesia termasuk dalam kategori Reformasi Administrasi Negara-negara Berkembang Asia Tenggara (sumber : mahmudi, 7 sept 2010, 08.30), dengan indikasi :

                    a.  Warisan tradisi administrasi : sebagai Negara bekas jajahan Belanda, Indonesia masih menganut nilai-nilai peninggalan rezim Belanda. Terjadi perubahan yang menggebu atau turbulent, harapan masyarakat yang terlalu muluk-muluk yang tidak dijumpai dalam masyarakat maju.

                      b.  Lingkungan ekonomi politik : Model “Pemerintah dalam Bisnis” masih sangat kental di Indonesia dengan bukti masih adanya BUMN atau BUMD yang menguasai perekonomian hajat hidup masyarakat.

                      c. Peran dan kemampuan Pemerintah : Pemerintah memiliki pemahaman bahwa pembangunan adalah tugas pemerintah, sehingga campur tangan pemerintah dalam ekonomi dan kapasitas masyarakat masih sangat luas. Misal : kebijkan pemerintah dalam bidang energi dan gas.

                        d.  Hal-hal yang menonjol dalam reformasi yang dilakukan : adanya pemangkasan departemen di era Gusdur, privatisasi era Megawati dan Pasar bebas di era SBY.

                        e.  Sumber kekuatan perubahan : budaya toleransi dan jumlah penduduk merupakan potensi yang mampu menggerakkan reformasi administrasi apabila diberdayakan.

                        f.  Tingkat keberhasilan : masih lambat dengan bukti kemiskinan masih tinggi, angka pendidikan masyarakat masih rendah, dan pembangunan belum merata di seluruh wilayah tanah air.

                          3. Pertanyaan : Bagaimanakah gambaran umum Birokrasi di Bangladesh dan mengapa gagal melakukan reformasi secara berkelanjutan.

                          Jawaban :

                          Gambaran umum Birokrasi di Bangladesh

                          Bangladesh muncul sebagai negara merdeka pada tahun 1971 setelah perang berdarah dengan Pakistan Barat. Setelah kemerdekaan, mengadopsi bentuk pemerintahan parlementer dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintah dan presiden sebagai kepala negara. Menghadapi krisis ekonomi, sosial, dan politik pemerintah, melalui amandemen konstitusi, mendirikan negara satu partai dengan presiden di puncak kekuasaan negara (Ahmed 1980). Uji coba berumur pendek, ketika pemerintah dilemparkan dengan keras oleh sekelompok perwira militer pada bulan Agustus 1975. Dari Agustus 1975 sampai November 1991 militer dan rezim quasi-militer menguasai negara tersebut. Pemerintah militer Jenderal Irsyad digulingkan oleh peningkatan popularitas pada bulan Desember 1991. Sekali lagi, melalui amandemen konstitusi pada tahun 1991, Bangladesh kembali ke bentuk pemerintahan parlementer (Sarker 1991).

                          Berbagai jenis rezim telah menguasai negara tersebut dalam tiga dekade terakhir. Pemerintah politik pertama hanya berkuasa selama tiga setengah tahun. Rezim Militer, dalam berbagai bentuk, sedang berkuasa dari pertengahan tahun 1975 hingga 1990. Sejak tahun 1991, mengakui rezim demokratis, yang dipilih melalui pemilihan tidak memihak, telah berkuasa. Upaya-upaya telah dilakukan selama masa semua rezim untuk mereorganisasi sistem administrasi. Semua upaya telah dilakukan, Namun, sebagian besar gagal untuk membuat sistem administrasi menjadi bertanggung jawab, transparan, dan efisien.

                          Bangladesh memiliki dua sistem administrasi. Semua kementerian dan divisi berada di sekretariat pusat, dan mereka dipercayakan dengan kebijakan dan fungsi  rumah kliring. Menurut statistik terbaru, ada 35 kementerian dan 52 departemen (GoB 2000, 25). Di sisi lain, organisasi mewakili pemerintah pusat departemen, divisi dan departemen di tingkat divisi, kabupaten, thana (kecamatan), dan serikat pekerja di tingkat debit administrasi umum, penyediaan layanan, dan fungsi pelaksanaan proyek pembangunan. Dengan 6 divisi administratif, 64 kabupaten dan 498 thanas, kehadiran mereka dirasakan di seluruh Bangladesh. Menteri adalah kepala politik pelayanannya. Sekretaris adalah kepala administrasi, dibantu oleh sekretaris bersama, sekretaris deputi, sekretaris asisten senior, dan sekretaris asisten. Ada juga 178 departemen yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program pembangunan pemerintah. Ada juga badan otonom dan perusahaan (dikenal sebagai organisasi hukum) yang telah didirikan di bawah perintah khusus presiden, peraturan, dan tindakan. Karyawan organisasi-organisasi ini bukan pegawai negeri. Namun, banyak dari  jasa senior sipil yang diangkat ke posisi yang lebih tinggi dari organisasi-organisasi pada utusan dari layanan sipil. Semua kegiatan dari departemen, divisi, departemen dan organisasi afiliasi mereka ada di tiap divisi, kabupaten, dan dari tingkat yang dilakukan oleh layanan sipil.

                          Birokrasi di Bangladesh mengambil peranan sangat dominan. Perkembangan birokrasi melebihi lembaga-lembaga lain dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan tidak adanya pembangunan politik sebagai akibat gejolak politik dan keadaan yang tidak stabil Negara Bangladesh sejak pasca kemerdekaan.

                          Dengan peranan yang dominan inilah laju reformasi di Bangladesh ditentukan oleh kapasitas dan komitmen dari birokrasi. Sesuai dengan pendapat bahwa :

                          Di Bangladesh, reformasi administrasi telah goyah karena kurangnya apresiasi dan dukungan oleh pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab untuk menerapkan reformasi yang akan berdampak pada mereka (Bank Dunia 1996; Khan 1991; Khan dan Zafarullah 1982).

                          Kegagalan reformasi secara berkelanjutan di Bangladesh

                          Dalam tiga puluh tahun terakhir, pemerintah berturut-turut tidak menunjukkan komitmen mereka untuk reformasi administrasi. ketidakmampuan pemerintah merupakan faktor penting. Ketidakmampuan ini lebih diperburuk oleh sifat clientelist politik Bangladesh. Program yang masih dalam proses reformasi digagalkan oleh tidak adanya fundamental dalam sistem administrasi Bangladesh, tidak adanya blue print atau cetak biru yang dipakai untuk pedoman dalam reformasi administrasi dari tahun ketahun dalam jangka panjang, kurangnya tatanan demokrasi, adanya perselisihan antar faksi di sektor publik, politisasi administrasi, dan korupsi di sektor publik.

                          Pemimpin politik di bangladesh tidak memiliki visi yang jelas dan jangka panjang, sebuah kesiapan untuk menyelidiki dan secara eksplisit mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong perilaku dalam merancang insentif untuk mendorong sikap proaktif dalam mengimplementasikan reformasi administrasi.

                          Negara Bangladesh telah mengupayakan secara struktural melalui komite/komisi/kelompok belajar, namun dalam kehidupan nyata rekomendasi ini belum mampu merubah keadaan yang ada.

                          Selain yang tersebut diatas, berikut beberapa penyebab kegagalan reformasi di Bangladesh :

                          a. Kurangnya Komitmen Politik

                            Komitmen kepemimpinan politik merupakan pendorong pelaksanaan upaya reformasi administrasi. Di Bangladesh, pengalaman dari tiga dekade terakhir menunjukkan bahwa kepemimpinan politik tidak pernah serius dalam upayanya untuk memperbaiki sistem administrasi (Khan 1998, 173).

                            b. Kapasitas Terbatas Pemerintah

                              Lemahnya kapasitas negara merupakan faktor penting yang menghambat pelaksanaan reformasi administrasi (Wallis dan Dollery 2001; Polidano 2001; McCourt 2002; Sozen dan Shaw 2002). Reformasi Administrasi membutuhkan upaya-upaya terpadu dari pemerintah yang berkuasa. Kecuali bisa menunjukkan kapasitas, agenda reformasi yang terikat gagal untuk memberikan hasil yang diinginkan. Sekarang adalah sebuah fakta bahwa pemerintahan berturut-turut di Bangladesh telah gagal secara menyedihkan untuk menunjukkan kapasitas ini. Sejumlah faktor bisa dilihat telah menahan kapasitas pemerintah berturut-turut untuk mendorong melalui inisiatif reformasi.

                              c. Resistensi birokrasi

                                Masalah reformasi administrasi yang komprehensif harus dilihat dalam konteks peran dan pengaruh birokrasi publik. Di Bangladesh, reformasi administrasi telah goyah karena kurangnya apresiasi dan dukungan oleh pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab untuk menerapkan reformasi yang akan berdampak pada mereka (Bank Dunia 1996; Khan 1991; Khan dan Zafarullah 1982).

                                d. Korupsi

                                  Korupsi dalam administrasi adalah masalah serius di dunia berkembang (Quah 1998; Khan 1999). Meskipun korupsi merupakan salah satu daerah yang diidentifikasi oleh komisi yang berbeda, komite, dan kelompok-kelompok studi seperti membutuhkan intervensi reformasi, mungkin dianggap sebagai faktor yang menghambat program reformasi. Administrasi Bangladesh telah dilanda oleh administrasi politik dan korupsi administratif. Korupsi adalah sebuah fenomena lama. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sudah mencapai puncaknya (Sobhan 1993; Khan 1999).

                                  e. Faksionalisme di Sektor Publik

                                    Alih-alih melaksanakan program reformasi berbasis luas, pemerintah berturut-turut telah tertarik untuk berselisih dengan faksi yang ada dalam birokrasi publik, dalam menjaga status quo, dan dalam membangun basis dukungan mereka sendiri. Faksionalisme mendalam memiliki banyak dimensi: persaingan antara generalis dan spesialis, rampasan sistem pendatang versus merekrut melalui ujian yang kompetitif, kebebasan versus pejuang pejuang non-kebebasan, liga pro Awami versus pro-Partai Nasionalis pegawai negeri sipil Bangladesh, pegawai sipil dengan latar belakang militer versus pegawai negeri sipil dengan dasar sipil, dan faksionalisme berdasarkan afiliasi kabupaten (Siddiqui 1996,  18-19).

                                    f. Politisasi Administrasi

                                      Ada juga tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dari politisasi administrasi. Sementara fenomena ini umum di hampir semua negara, hal itu telah menjadi buruk di Bangladesh dan ramifikasinya merugikan dasar-dasar administrasi. Pada dasarnya ada dua aspek politisasi. Satu aspek yang berkaitan dengan politisasi sistem pelayanan di loyalitas berdasarkan perhubungan clientelist mendapatkan preferensi dalam sistem. Aspek lain yang berkaitan dengan bagaimana pelayan publik dipolitisir untuk kepentingan partai kecil atau sebagian kelompok (Zafarullah dan Khan 2001; Khan 1998; Siddiqui 1996).

                                      g. Peran Lembaga Donor Internasional

                                        Sebagai negara yang bergantung pada bantuan, Bangladesh selalu tetap rentan terhadap tekanan dari lembaga donor internasional dalam merumuskan dan merumuskan agenda reformasi. Seperti salah satu sarjana Bangladesh amati dua dekade yang lalu, “kebijakan Bangladesh harus menunggu setelah keputusan di Washington, London, Tokyo, Bonn dan Paris sebelum mereka menyusun anggaran tahunan pembangunan mereka, mengumumkan kebijakan impor, merumuskan kebijakan makanan, atau bahkan memutuskan berapa banyak anak-anak harus dilahirkan.

                                        4. Pertanyaan : apakah tren reformasi yang berkembang di Negara-negara asia Tenggara dan apakah dampak yang timbul dari masing-masing tren tersebut.

                                        Jawaban :

                                        Tren reformasi yang berkembang di Negara-negara Asia Tenggara dilihat dari sudut pandang (sumber shamsul haque, 7 sept 2010, 11.30) :

                                        a. Konsep teoritis

                                          Model awalnya : model Planned Development

                                          Karakteristiknya : administrasi terpusat pada Negara dengan agenda intervensi negara yang kuat.

                                          Istilah yang sering muncul : pembangunan bangsa, swasembada, kebutuhan dasar, kemakmuran masyarakat.

                                          Tren yang berlaku : model ekonomi neoklasikal dan teori public choice.

                                          Karakteristiknya : peranan sektor public dan pengembangan sektor swasta melalui system new public management.

                                          Istilah yang sering digunakan : joint  venture, partnership, kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan.

                                          Dampak : terlalu mengitimasi manajemen sektor privat, hak-hak masyarakat miskin terpinggirkan.

                                          b. Structural fungsional

                                            Model awalnya : model demokrasi liberal

                                            Karakteristiknya : netralitas politik pegawai negeri, pemisahan antara kepentingan publik dan privat, mekanisme control internal/eksternal akan akuntabilitas birokratik, peranan pemerintah dan administrasi public sebagai pemimpin aktivitas sosioekonomis.

                                            Tren yang berlaku : otonomi operasional atau structural.

                                            Karakteristik : otonomi managerial pada agensi public, peranan pemerintah dan administrasi public sebagai fasilitator atau pendukung bagi warga masyarakat, pasar sebagai factor yang paling berkuasa.

                                            Dampak : menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan public dan legitimasi dari institusi public.

                                            c. Normatif Etis

                                              Model awalnya : pola nilai-nilai demokrasi liberal.

                                              Karakteristiknya : netralitas, persamaan (equality), akuntabilitas, perwakilan, keadilan.

                                              Tren yang berlaku : pola etika pasar dan bisnis.

                                              Karakteristiknya : efisiensi, kompetisi, penghargaan terhadap uang, kewirausahaan dan partnership.

                                              Dampak : pelayanan public mengalami de-publikisasi.

                                              Leave a Reply

                                              Fill in your details below or click an icon to log in:

                                              WordPress.com Logo

                                              You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

                                              Twitter picture

                                              You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

                                              Facebook photo

                                              You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

                                              Google+ photo

                                              You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

                                              Connecting to %s