KETERKAITAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM TRANSNASIONAL CRIME

 

 

A.  PENDAHULUAN

 

Masalah kejahatan yang berbentuk kejahatan trans-nasional (trans- national crime) seperti perdagangan gelap (illlicit trade), perdagangan obat terlarang (illicit drug), perdagangan manusia (human trafficking), terorisme, dan penyelundupan manusia (people smuggling) merupakan ancaman serius bagi negara seperti kita. Posisi geografis Indonesia yang strategis dan merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah sangat luas semakin menambah suburnya pertumbuhan jenis-jenis kejahatan lintas batas tersebut. Karena itu, sebagai negara asal maupun transit bagi operasi tindak kejahatan trans-nasional maka Indonesia dituntut untuk terus meningkatkan upaya-upaya dalam menekan kejahatan lintas batas tersebut melalui suatu format kerjasama dengan negara-negara tetangga secara komprehensif. Tantangan utama yang dihadapi dalam memberikan respon cepat terhadap jenis kejahatan seperti ini adalah bagaimana membuat perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara kunci baik secara bilateral maupun multilateral dan mengembangkan kerjasama teknis dalam pemberantasan terorisme, bajak laut, pencucian uang, cyber crime, penyelundupan dan perdagangan manusia dan senjata serta lalu lintas obat-obat terlarang (illicit drug/drug trafficking).

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan peradaban dunia menyebabkan terjadinya kejahatan baru yang bersifat kompleks dengan skala lintas negara/trans-nasional. Perkembangan teknologi informasi dan peradaban manusia secara sosiologis dapat dikatakan sebagai “crime  is the shadow of civilization[1]. Masih lemahnya penjagaan wilayah perbatasan dan pintu-pintu masuk Indonesia seperti pelabuhan laut dan udara, serta masih terbatasnya kerjasama internasional pada penanganan kejahatan trans-nasional menjadikan Indonesia sebagai ladang subur bagi tumbuhnya kejahatan tersebut.

 Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 15 ayat (2) huruf h dinyatakan : “Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan Perundang-undangan lainnya berwenang : melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan Internasional”. Dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf h dinyatakan : “Yang dimaksud dengan ‘kejahatan Internasional’ adalah kejahatan tertentu yang disepakati untuk dltanggulangi antar negara, antara lain kejahatan narkotika, uang palsu, terorisme, dan perdagangan manusia”. Dengan demikian relevansinya Polri harus mengambil langkah–langkah yang menjadi sasaran pokok yang akan dicapai dalam upaya meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas khususnya pada kejahatan trans-nasional.

Kejahatan terorisme yang berawal pada peledakan bom Di Kedutaan Besar Philipina pada akhir tahun 2000, Bom Bali dan beberapa ledakan bom ditempat lainya menambah daftar panjang serangan terorisme Di Indonesia. Permasalahan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap terorisme adalah dengan adanya jaringan terorisme yang bersifat internasional, sehingga terdapat pelaku, otak pelaku ataupun pendukung dana yang merupakan warga negara asing dan berada diluar yuridiksi Indonesia. Oleh karena itu diperlukan kajian yang mendalam mengenai penanganan kejahatan trans-nasional khususnya terorisme dalam kaidah hukum pidana internasional.

 

 

B.  KERANGKA KONSEPTUAL

 

Menurut George Sehwarzenberger, memberikan 6 (enam) pengertian tentang hukum pidana internasional sebagai berikut[2] :

1.      Hukum pidana internasional dalam pengertian : ruang lingkup teritorial hukum pidana nasional.

2.      Hukum pidana internasional dalam pengertian : adanya aspek internasional yang ditentukan sebagai ketentuan pada hukum pidana nasional.

3.      Hukum pidana internasional dalam pengertian : adanya kewenangan internasional yang terdapat didalam hukum pidana nasional.

4.      Hukum pidana internasional dalam pengertian : hukum pidana          nasional yang diakui sebagai hukum dalam kehidupan bangsa-bangsa yang beradab.

5.      Hukum pidana internasional dalam pengertian : materi-materi hukum yang tercantum pada hukum pidana internasional tersebut.

Dalam konseptual hukum pidana internasional  kejahatan yang terjadi dalam lingkup internasional maupun dalan nasional (Indonesia) perlu adanya payung hukum yang memuat tentang syarat materiil dan formil yang digunakan pada peradilan dan pengadilan yang dilaksanakan dalam penerapan hukum pidana internasional melalui subyek maupun obyek hukum tersebut, maka dasar sumber hukum pidana internasional menyebutkan yang bersumber dengan klasifikasi sebagai berikut yaitu sumber utama dan sumber skunder dimana yang dimaksud adalah[3] :

1.      Perjanjian internasional.

2.      Kebiasaan internasional (International Custom).

3.      Prinsip – prinsip hukum umum (General Principles of Law).

4.      Keputusan  pengadilan dan pendapat para penulis terkenal.

5.      Keputusan dalam sengketa antar negara.

Dalam kajian yang dilaksanakan hukum pidana internasional yang didalamnya dengan salah satunya kejahatan trans-nasional dalam arti bahwa suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan baik oleh pelaku dalam satu negara maupun lebih dari satu negara dengan melihat tempat maupun kejahatan yang dilakukan menyangkut lebih dari satu negara dengan korban secara umum dunia internasional yang menjadi kesepakatan antar negara, sehingga perlu adanya pembahasan mendalam yang berdasarkan asas hukum pidana international oleh Hugo Grotius sebagai berikut :

Asas  au  dedere  au  punere ”[4]

Berdasarkan asas tersebut diatas maka perlu adanya kajian dengan menggunakan teori Cesare Beccaria yaitu:

“Deterence Theori “[5]

Dalam pembahasan yang menggunakan Asas Au dedere au punere dengan mengkaji permasalahan dengan teori detterence maka akan menemukan perumusan dan pemecahan masalah hukum pidana internasional dengan  permasalahan kejahatan trans-nasional. 

 

 

C.  F A K T A  

 

Dalam dunia yang semakin global, terorisme berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, dan ini memungkinkan kelompok-kelompok teroris melakukan kegiatannya melampaui batas-batas negara tanpa terdeteksi. Serangan teroris terhadap Amerika Serikat pada 11 September 2001 bukan hanya telah membentuk agenda keamanan baru, tetapi juga telah menciptakan masalah-masalah keamanan baru bagi masyarakat internasional. Karena terorisme adalah sebuah ancaman paling menakutkan, maka masyarakat internasional harus bertindak bersama-sama untuk mempersempit ruang gerak teroris dan mencegah terulangnya tragedi September 2001. Masalah terorisme bukan sekadar masalah keamanan AS, melainkan masalah keamanan bersama, oleh karena itu ASEAN juga ikut menanggung akibat dari adanya tindakan teroris.

Bersamaan dengan adanya aksi teroris yang terjadi  di Amerika, jaringan teroris juga melakukan aksinya Di Indonesia hal tersebut merupakan fakta dari aksi teroris yang merupakan kejahatan Trans-nasional. Berikut ini beberapa kejadian peledakan bom yang terjadi Di Indonesia adalah sebagai berikut[6] :

Kejadian peledakan bom pada tahun 2000 :

1.      Bom Kedubes Filipina, tanggal 1 Agustus 2000, bom meledak dari sebuah mobil yang diparkir di depan rumah Duta Besar Filipina, Menteng, Jakarta Pusat. 2 orang tewas dan 21 orang lainnya luka-luka, termasuk Duta Besar Filipina Leonides T Caday.  

2.      Bom Gedung Bursa Efek Jakarta, tanggal 13 September 2000, ledakan mengguncang lantai parkir P2 Gedung Bursa Efek Jakarta. 10 orang tewas, 90 orang lainnya luka-luka. 104 mobil rusak berat, 57 rusak ringan.

3.      Bom malam Natal Tahun 2000, tanggal 24 Desember 2000, serangkaian ledakan bom pada malam natal di beberapa kota Di Indonesia, merenggut nyawa 16 jiwa dan melukai 96 lainnya serta mengakibatkan 37 mobil rusak.

Kejadian peledakan bom pada tahun 2001 :

1.      Bom Plaza Atrium Senen, tanggal 23 September 2001, bom meledak di kawasan Plaza Atrium, Senen, Jakarta, 6 orang cedera.

2.      Bom Restoran KFC Makassar, tanggal 12 Oktober 2001, ledakan bom mengakibatkan kaca, langit-langit, dan neon sign KFC pecah.

3.      Bom sekolah Australia, tanggal 6 November 2001, bom rakitan meledak di halaman Australian International School (AIS), Pejaten, Jakarta.

Kejadian peledakan bom pada tahun 2002 :

1.      Bom malam Tahun Baru 2002, pada 1 Januari 2002, Di Palu, Sulawesi Tengah, terjadi empat ledakan bom di berbagai gereja.

2.      Bom Bali 2002, pada 12 Oktober 2002, tiga ledakan mengguncang Bali. 202 korban yang mayoritas warga negara Australia tewas dan 300 orang lainnya luka-luka. Saat bersamaan Di Manado, bom rakitan juga meledak di kantor Konjen Filipina, tidak ada korban jiwa.

3.      Bom Restoran McDonald’s Makassar 2002, pada 5 Desember 2002, bom rakitan yang dibungkus wadah pelat baja meledak di restoran McDonald’s Makassar. 3 orang tewas dan 11 luka-luka.

Kejadian peledakan bom pada tahun 2003 :

1.      Bom Bandara Cengkareng 2003, pada 27 April 2003, bom meledak dii area publik di terminal 2F, bandar udara internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta. 2 orang luka berat dan 8 lainnya luka sedang dan ringan.

2.      Bom JW Marriott 2003, pada 5 Agustus 2003, bom menghancurkan sebagian hotel JW Marriott. Sebanyak 11 orang meninggal, dan 152 orang lainnya mengalami luka-luka.

Kejadian peledakan bom pada tahun 2004 :

1.      Bom Kedubes Australia 2004, tanggal 9 September 2004, ledakan besar terjadi di depan Kedutaan Besar Australia. 5 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Ledakan juga mengakibatkan kerusakan beberapa gedung di sekitarnya seperti Menara Plaza 89, Menara Grasia, dan Gedung BNI.

Kejadian peledakan bom pada tahun 2005 :

1.      Bom Pamulang, Tangerang 2005, pada 8 Juni 2005, bom meledak di halaman rumah Ahli Dewan Pemutus Kebijakan Majelis Mujahidin Indonesia Abu Jibril alias M Iqbal di Pamulang Barat.

2.      Bom Bali 2005, pada 1 Oktober 2005, bom kembali meledak di Bali. Sekurang-kurangnya 22 orang tewas dan 102 lainnya luka-luka akibat ledakan yang terjadi di R.AJA’s Bar dan Restaurant, Kuta dan Di Nyoman Café serta Menega Cafe’ Jimbaran.

3.      Pemboman Palu 2005, pada  31 Desember 2005, bom meledak di sebuah pasar di Palu, Sulawesi Tengah yang menewaskan 8 orang dan melukai sedikitnya 45 orang.

Dari beberapa aksi teroris di beberapa tempat Di Indonesia yang dimulai dari tahun 2000 melibatkan pelaku yang berasal dari kewarga negaraan asing (Malaysia) seperti Dr Ashari dan Nurdin M Top. Akibat peledakan aksi bom bunuh diri oleh teroris banyak menimbulkan korban baik masyarakat lokal maupun warga negara asing (Australia, Jepang dan Amerika). Aksi teror tersebut menimbulkan kerugian baik material maupun jiwa serta menimbulkan perhatian dan reaksi dari dunia Internasional, sehingga diperlukan penanganan yang serius dari pemerintah Indonesia (Polri) dengan melakukan kerjasama dalam penegakan hukum dengan negara lain (internasional) dalam penanganan kejahatan teroris tersebut.  

Peristiwa teror peledakkan bom di beberapa tempat dan waktu sejak dari tahun 2000 menimbulkan dampak dalam lingkup nasional maupun internasional, dampaknya dapat merugikan baik dari aspek ekonomi maupun keamanan suatu negara yang menyebabkan pengaruh perkembangan negara secara khusus dan dunia internasional dalam hubungan bilateral dan multilateral.

 

D.  ANALISIS

 

Dalam dunia internasional yang merupakan yang merupakan bagian dari perserikatan dari bangsa–bangsa, perlu adanya suatu aturan yang mengikat guna memberikan kepastian dan dasar oleh sutau negara dalam melakukan hubungah baik secara bilateral maupun multilateral. Dalam segi hukum pidana perlu adanya kepastian hukum yang harus dilaksanakan dan di patuhi bagi negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kejadian bom yang terjadi di Amerika, Indonesia dan negara lain di dunia merupakan kejahatan internasional dimana dalam penegakkan hukum nya dapat menggunakan asas hukum pidana international oleh Hugo Grotius sebagai berikut Asas  au  dedere  au  punere ” yaitu terhadap pelaku tindak pidana internasional dapat dipidana oleh negara tempat (locus delicti) terjadi dalam batas teritorial negara tersebut atau diserahkan atau diekstradisi kepada negara peminta yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku tersebut, yang dimaksud dalam asas tersebut adalah :

–               Pelaku tindak pidana internasional dapat dipidana oleh negara tempat (locus delicti) terjadi dalam batas teritorial negara. Pelaku kejahatan terorisme Di Indonesia sudah dijerat dengan Undang-undang Terorisme (UU No. 15 Tahun 2003). Dalam proses penegakkan hukum teroris Di Indonesia masih menerapkan hukum pidana nasional diatas, padahal tindak pidana teroris yang terjadi adalah suatu kejahatan trans-nasional. Seharusnya aparat penegak hukum juga menerapkan hukum pidana internasional (Convention for the prevention and punishment of terrorism Di Genewa 1937, International convention for suppresion of terorism bombing 1998, dan International convention for thesuppresion of the financing of terorism 1999) untuk dapat melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyandang dana teroris, jaringan organisasi, otak intelektual dan pendukung logistik yang mana mereka berasal dari warga negara asing diluar yurisdiksi Indonesia[7].

–               Pelaku tindak pidana internasional dapat diserahkan/diekstradisi kepada negara peminta yang dimiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku tersebut. maksudnya adalah negara pemohon dapat meminta ekstradisi pelaku yang merupakan warga negaranya namun permohonan dapat diberikan jika negara yang melakukan proses hukum memperbolehkan dan tidak ada pengembangan dalam proses hukum tersebut.

Berdasarkan asas tersebut diatas maka perlu adanya kajian dengan menggunakan teori Cesare Beccaria yaitu “Deterence Theori “ yaitu kejahatan yang dilakukan dengan kehendak bebas (free will) individu sebelum melakukan kejahatan telah melalui pertimbangan dan pilihan, oleh karena itu pelaku pantas dimintakan pertanggung jawaban atas apa yang dilakukan (hukuman/efek jera) dapat berdampak langsung terhadap pelaku (special deterence) maupun calon maupun pelaku lainnya (general Deterence) :

–               Sebelum melakukan kejahatan para pelaku teroris telah terbentuk dalam suatu organisasi terstruktur dimana Di Asia Tenggara dikenal dengan kelompok Jamaah Islamiah (JI) dengan memberikan pelatihan-pelatihan serta doktrin dengan dalih memerangi kemungkaran (jihad).

–               Melalui pertimbangan yang diberikan oleh para pimpinan Jamaah Islamiah (JI) untuk memerangi Amerika dan sekutunya lewat aset ataupun warga negaranya.  Hal ini dikarenakan sebagai balasan atas penindasan Amerika Serikat dan sekutunya atas Bangsa Afganistan dan Palestina, sehingga pertimbangan dan ajaran tersebut dianggap benar oleh Kelompok Jamaah Islamiah (JI), dan dengan aksinya tersebut pelaku mendapatkan jaminan masuk sorga.

–               Melalui pilihan pelaku melakukan aksi bom bunuh diri yang dilakukan terhadap fasilitas asing (Amerika, Australia dll) ataupun tempat bertemunya orang asing sehinga dengan aksinya tersebut akan berujung pada kerugian baik jiwa maupun materi.

–               Pelaku pantas dimintakan pertanggung jawaban dengan aksinya yang meledakkan bom di beberapa tempat seperti Di Indonesia pada tahun 2000 – 2005 yang diproses secara hukum yang berlaku Di Indonesia yang diatur dalam Undang-undang No 15 tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

–               Dapat berdampak langsung terhadap pelaku (special deterence) yang dimaksud adalah hukuman penjara yang dilaksanakan pelaku sesuai dengan tindakannya baik penjara maupun hukuman mati maupun calon ataupun pelaku lainnya yang terkait dalam pelaksanaan aksi teroris serta pelaku yang turut serta membantu dalam teroris tersebut.

 

E.  KESIMPULAN

 

Perkembangan kejahatan dengan seiringnya perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang terjadi dalam suatu negara maupun dalam dunia internasional perlu adanya suatu payung hukum dalam penyelesaiannya, baik yang dilaksanakan dalam suatu negara maupun antar negara yang melibatkan baik pelaku kejahatan maupun korban kejahatnnya. Hukum pidana internasional merupakan hukum yang menjadi syarat materiil maupun formil dalam menegakkan hukum dalam kejahatan internasional dan trans-nasional. Dalam hukum pidana internasional, unsur substansinya menggunakan undang-undang yang berlaku yaitu hukum nasional serta proseduralnya dapat dilaksanakan oleh suatu negara yang melaksankan hukum tersebut maupun negara yang meminta. Asas  au  dedere  au  punere ” oleh Hugo Grotius yaitu terhadap pelaku tindak pidana internasional dapat dipidana oleh negara tempat (locus delicti) terjadi dalam batas teritorial negara tersebut atau diserahkan kepada negara peminta yang dimiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku tersebut. Kejahatan trans-nasional adalah kejahatan lintas batas nasional yang dimaksud dimana  kejahatan lintas negara yang dilakukan oleh pelaku yang berasal dari suatu negara atau antar negara yang merugikan baik secara materiil maupun nyawa orang yang berdampak atau berpengaruh terhadap antar negara maupun dunia internasional, seperti dengan adanya kejadian pengeboman yang dilakukan oleh teroris merupakan kejahatan trans-nasional, dimana kejahatan tersebut pelaku yang berasal bukan dari satu negara saja dan kerugian yang ditimbulkan baik jiwa orang asing dan Indonesia maupun materiil/aset negara lain, maka kejahatan teroris merupakan kejahatan trans- nasional. Kejahatan yang dilakukan oleh teroris tersebut tetap secara proses hukum dan substansi hukum mengunakan hukum nasional walaupun dalam pelaksanaan prosedural dibantu oleh pihak negara lain.

Dengan adanya kejahatan trans-nasional yang dilakukan oleh teroris maka dalam penegakkan hukum yang berdasarkan teori Cesare Beccaria yaitu “Deterence Theori “ yaitu kejahatan yang dilakukan dengan kehendak bebas (free will) individu sebelum melakukan kejahatan telah melalui pertimbangan dan pilihan, oleh karena itu pelaku pantas dimintakan pertanggung jawaban atas apa yang dilakukan (hukuman-efek jera) dapat berdampak langsung terhadap pelaku (special deterence) maupun calon maupun pelaku lainnya (general Deterence), sehinga dalam pelaksanaan prosedural terhadap pelaku teroris menggunakan substansi hukum nasional.

Kejahatan yang dilakukan teroris merupakan bentuk dari kejahatan trans-nasional karena pelaku, korban dan tempat terdapat lebih dari satu negara, sehingga dalam penanganan terorisme diperlukan kerjasama negara-negara baik regional maupun internasional. Dan dalam menindak lanjuti penanganan terhadap terorisme agar lebih efektif perlu adanya kerjasama dan kesepakatan dari dunia internasional, sehingga kejahatan trans-nasional tersebut merupakan bagian hukum pidana internasional.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Jenderal Polisi (P) Drs. Chairuddin Ismail., SH, MH, Kapita Selekta Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu, Jakarta : PTIK Press, 2007.

Prof. Dr. H.R. Abdussalam, Sik, SH, MH, Hukum Pidana Internasional 1, Jakarta : Restu Agung, 2006.

Prof. Dr. H.R. Abdussalam, Sik, SH, MH, Hukum Pidana Internasional II, Jakarta : Restu Agung, 2006.

Topo Santoso, SH, MH dan Eva Achjani Zulfa, SH, Kriminologi, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2005.

www.wikipedia.com , Daftar Serangan Teroris Di Indonesia.

 

 


[1] Jenderal Polisi (P) Drs. Chairuddin Ismail., SH, MH, Kapita Selekta Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu, Jakarta : PTIK Press, 2007.

[2] Prof. Dr. H.R. Abdussalam, Sik, SH, MH, Hukum Pidana Internasional 1, Jakarta : Restu Agung, 2006.

[3] Prof. Dr. H.R. Abdussalam, Sik, SH, MH, Hukum Pidana Internasional 1, Jakarta : Restu Agung, 2006.

[4] Prof. Dr. H.R. Abdussalam, Sik, SH, MH, Hukum Pidana Internasional 1, Jakarta : Restu Agung, 2006.

[5] Topo Santoso, SH, MH dan Eva Achjani Zulfa, SH, Kriminologi, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2005.

[6] www.wikipedia.com , Daftar Serangan Teroris Di Indonesia.

[7] Prof. Dr. H.R. Abdussalam, Sik, SH, MH, Hukum Pidana Internasional II, Jakarta : Restu Agung, 2006.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s