DISIPLIN KERJA DI POLRI

BAB  I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menghadapi era globalisasi yang berlaku sejak tahun 2003 satu hal yang tidak dapat ditawar kembali yang dijadikan tolak ukur bahwa kualitas manusia dalam bekerja adalah hal prasyarat yang harus dipenuhi. Seleksi alam yang dijadikan sebagai salah satu parameter dalam menilai kinerja manusia pun semakin kukuh dalam artian bahwa tenaga kerja yang kurang terampil dan pengetahuan yang terbatas akan tersingkir dari pasar kerja.

Manusia sebagai sumber daya yang paling berharga (intangible asset) dari suatu organisasi yang diartikan bahwa manusia merupakan sumber daya atau penggerak dari suatu organisasi. Dan roda organisasi sangatlah tergantung dari perilaku manusia yang bekerja di dalamnya. Hal ini dikarenakan manusia merupakan salah satu sumber daya terpenting dalam menentukan jalannya operasional organisasi. Manusia memiliki karakter yang sangat kompleks baik dari segi sifat maupun tingkah laku yang dibentuk di lingkungan maupun pengalaman. Pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai apabila organisasi menerapkan manajemen yang baik.

Tujuan organisasi dapat tercapai apabila organisasi menerapkan disiplin kerja yang baik. Jika disiplin kerja tidak diterapkan pada elemen organisasi maka akan menyebabkan terhambatnya kegiatan operasional organisasi. Sebagai contoh, dengan lalainya seorang anggota akan dapat berakibat pada menurunnya efektifitas kerja seseorang. Hal ini dapat terjadi dikarenakan dengan adanya pengabaian sikap disiplin kerja yang optimal. Oleh karena itu, disiplin kerja sebenarnya merupakan salah satu elemen yang paling penting untuk diterapkan dalam organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi.

Lalu, bagaimanakan kualitas tenaga kerja di lingkungan  Polri? Apabila dilihat dari struktur pendidikannya, posisi anggota kuranglah menguntungkan. Hal ini disebabkan oleh mayoritas anggota Polri adalah berpangkat bintara dengan latar belakang pendidikan SMA. Kualitas etos kerja dan disiplin kerja dari para anggota yang dipandang masih tergolong rendah oleh beberapa ahli. Dibandingkan dengan beberapa negara yang memiliki kualitas manusia yang menjadi andalan pesatnya kemajuan negara-negara seperti Korea Selatan, Taiwan, maupun Asia yang dijuluki sebagai macan Asia.

Apabila kita mendengar dari beberapa media baik elektronik maupun cetak banyak yang memberitakan perilaku anggota Polri dilapangan dalam pelaksanaan tugasnya masih banyak ditemukan ketidakdisiplinan. Sikap tersebut tentunya akan sangat menghambat keberhasilan Polri dalam mewujudkan program-programnya dalam rangka melindungi mengayomi dan melayani masyarakat serta untuk penegakan hokum.

Bagaimanakan Polri  agar memiliki disiplin yang tinggi dan tidak kalah dibandingkan dengan kualitas kepolisian  asing dalam rangka memasuki era globalisasi? Dimana setiap organisasi kepolisian pada umumnya menginginkan agar para anggota yang bekerja dapat mematuhi tata tertib atau peraturan yang telah ditetapkan. Dengan ditetapkannya peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, diharapkan agar para anggota dapat melaksanakan sikap disiplin dalam bekerja sehingga produktivitasnya pun meningkat.

Disiplin dalam bekerja sangatlah penting sebab dengan kedisiplinan tersebut diharapkan sebagian besar peraturan ditaati oleh para anggota, bekerja sesuai dengan prosedur dan sebagainya sehingga pekerjaan terselesaikan secara efektif dan efesien serta dapat meningkatkan produktivitasnya. Oleh karena itu bila anggota tidak menggunakan aturan-aturan yang ditetapkan dalam perusahaan, maka tindakan disiplin merupkan langkah terakhir yang bisa diambil terhadap seorang anggota yang performansi kerjanya dibawah standar.

B. Permasalahan

  1. Agar tujuan organisasi Polri dapat tercapai dengan baik tentunya di perlukan sebuah disiplin kerja dari para anggotananya, sehingga perlu diketahui jenis-jenis disiplin serta pendekatan disiplin di organisasi Polri.
  2. Agar para anggota Polri dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku maka diperlukan tindakan-tindakan disiplin, oleh sebab itu perlu di ketahui jenis tindakan disiplin   dan penyelesaiannya di Polri.

 

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Disiplin Kerja

Disiplin kerja dapat didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya (Sastrohadiwiryo, 2001 : 291). Pendapat lain merumuskan bahwa disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan peraturan perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak. (Hasibuan, 2002 : 193)

Berdasarkan dua pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja adalah sikap pada anggota untuk berperilaku sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dimana dia bekerja.

Menurut Handoko (1998:2008)  disiplin kerja dapat dibedakan menjadi 3 yaitu :

  1. Disiplin preventif
  2. Disiplin korektif
  3. Disiplin progresif

Menurut  Mathis dkk (2002 :314) pendekatan – pendekatan dalam disiplin kerja ada dua yaitu : pendekatan disiplin positif dan pendekatan disiplin progresif.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi disiplin kerja diantaranya adalah ( Hasibuan, 2002:195) :

  1. Tujuan dan Kemampuan
  2. Kepemimpinan
  3. Balas jasa
  4. Keadilan
  5. Waskat
  6. Ketegasan
  7. Sanksi

Sedangkan menurut Priyodarminto (1994 : 89) faktor yang dapat mempengaruhi disiplin adalah motivasi kerja, kepemimpinan, komunikasi, lingkungan kerja.

B. Tindakan Disiplin

Tindakan disiplin adalah pengurangan yang dipaksakan oleh pimpinan terhadap imbalan yang diberikan oleh organisasi karena adanya suatu kasus tertentu. Tindakan disiplin ini tidak termasuk pemberhentian sementara atau penurunan jumlah tenaga kerja yang disebabkan oleh kejadian-kejadian perilaku khusus dari anggota yang menyebabkan rendahnya produktivitas atau pelanggaran-pelanggaran aturan-aturan instansi.

Tindakan disiplin ini dapat berupa teguran-teguran (reprimands), penskoran (suspension), penurunan pangkat atau gaji (reductions in rank or pay) dan pemecatan (firing). Tindakan disiplin ini tidak termasuk pemberhentian sementara atau penurunan jumlah tenaga kerja yang disebabkan oleh pengurangan anggaran atau kurangnya kerja. Tindakan-tindakan disipliner ini disebabkan oleh kejadian-kejadian perilaku khusus dari anggota yang menyebabkan rendahnya produktivitas atau pelanggaran-pelanggaran aturan-aturan instansi (Gomes, 2000 : 232)

Pelaksanaan disiplin berangkat dari asumsi bahwa sejumlah permasalahan lainnya sudah diatasi, seperti mengenai rancangan pekerjaan (job design), seleksi, orientasi, penilaian, performansi, pelatihan dan kompensasi.

Menurut Gomes (2000 : 242) tujuan tindakan disiplin adalah untuk melindungi organisasi dari para anggota yang tidak produktif. Prosedur-prosedur pengaduan disatu pihak dikembangkanuntuk melindungi paraanggota terhadap alokasi yang tidak adil dari sanksi-sanksi dan imbalan-imbalan dari organisasi.

 

BAB III

JENIS DAN PENDEKATAN DISIPLIN KERJA

A. Jenis – jenis disiplin kerja

Disiplin yang mantap pada hakekatnya akan tumbuh dan terpancar dari hasil kesadaran manusia. Disiplin yang tidak bersumber dari hati nurani manusia akan menghasilkan disiplin yang lemah dan tidak bertahan lama. Disiplin akan tumbuh dan dapat dibina melalui latihan, pendidikan atau penanaman kebiasaan dengan keteladanan-keteladanan tertentu, yang harus dimulai sejak ada dalam lingkungan keluarga, mulai pada masa kanak-kanak dan terus tumbuh berkembang dan menjadikannya bentuk disiplin yang semakin kuat

Demikian juga di Polri bahwa disiplin harus selalu dipupuk dan dibina agar tumbuh dan berkembang menjadi sikap disiplin dalam setiap pelaksanaan tugas. Dalam hal ini disiplin kerja dapat dibedakan menjadi 3 yaitu :

1.Disiplin Preventif

Merupakan kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk mendorong para anggota agar secara sadar mentaati berbagai standart dan aturan, sehingga dapat dicegah berbagai penyelewengan atau pelanggaran Lebih utama dalam hal ini adalah dapat ditumbuhkan “Self Dicipline” pada setiap anggota tanpa kecuali. Manajemen kesatuan Polri mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan suatu iklim disiplin preventif dimana berbagai standar diketahui dan dipahami. Untuk memungkinkan iklim yang penuh disiplin kerja tanpa paksaan tersebut perlu kiranya standart itu sendiri bagi setiap anggota, dengan demikian dapat dicegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan dari standart yang ditentukan.

2.Disiplin Korektif

Disiplin ini merupakan kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran yang telah terjadi terhadap aturan-aturan dan mencoba untuk menghindari pelanggaran lebih lanjut. Kegiatan korektif ini dapat berupa suatu bentuk hukuman dan disebut tindakan pendisiplinan (disciplinary action).

3.Disiplin Progresif

Disiplin ini berarti memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada anggota untuk mengambil tindakan korektif sebelum hukuman-hukuman yang lebih serius dilaksanakan. Disiplin progresif juga memungkinkan manajemen untuk membantu anggota memperbaiki kesalahan.

Dalam organisasi Polri yang diinginkan adalah jenis disiplin preventif yang timbul dari diri sendiri atas dasar kerelaan dan kesadaran. Akan tetapi dalam kenyataan selalu mengatakan bahwa disiplin itu lebih banyak disebabkan adanya paksaan dari luar dan hak-hak anggota sudah menjadi alat pengenalan yang tepat kepada disiplin anggota, karena hak-hak anggota seringkali merupakan masalah dalam kasus-kasus disiplin anggota. Demikian juga dalam penelitian ini jenis-jenis disiplin kerja yang dikaji adalah disiplin preventif yang dilaksanakan untuk mendorong anggota agar mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

 

B.        Pendekatan Dalam Disiplin

Sistem disiplin anggota dapat dipandang suatu penerapan modifikasi perilaku untuk anggota bermasalah atau anggota yang tidak produktif. Disiplin yang terbaik adalah jelas disiplin diri, karena sebagian besar orang memahami apa yang diharapkan dari dirinya di pekerjaan dan biasanya anggota diberi kepercayaan untuk menjalankan pekerjaannya secara efektif. Adapun pendekatan-pendekatan dalam disiplin kerja anggota  adalah :

1.Pendekatan Disiplin Positif

Pendekatan disiplin positif dibangun berdasarkan filosofi bahwa pelanggaran merupakan tindakan yang biasanya dapat dikoreksi secara konstruktif tanpa perlu hukuman. Dalam pendekatan ini fokusnya adalah pada penemuan fakta dan bimbingan untuk mendorong perilaku yang diharapkan, dan bukannya menggunakan hukuman (penalti) untuk mencegah perilaku yang tidak diharapkan.

Kekuatan pendekatan positif ini dalam disiplin adalah fokusnya pada pemecahan masalah. Juga, karena anggota merupakan partisipan aktif selama proses tersebut, maka organisasi yang menggunakan pendekatan ini cenderung memenangkan tuntutan hukum jika anggota mengajukan tuntutan.

2.Pendekatan Disiplin Progresif

Disiplin progresif melembagakan sejumlah langkah dalam membentuk perilaku anggota. Kebanyakan prosedur disiplin progresif menggunakan peringatan lisan dan tulisan sebelum berlanjut ke PHK.

Dengan demikian, disiplin progresif menekankan bahwa tindakan-tindakan dalam memodifikasi perilaku akan bertambah berat secara progresif (bertahap) jika anggota tetap menunujukkan perilaku yang tidak layak.

 

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kedisiplinan anggota suatu organisasi diantaranya :

1.Tujuan dan Kemampuan

Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan anggota. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan anggota. Hal ini berarti bahwa tujuan (pekerjaan) yang dibebankan kepada anggota harus sesuai dengan kemampuan anggota yang bersangkutan, agar dia bekerja sungguh-sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya.

2.Kepemimpinan

Kepemimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan anggota Karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. Pimpinan jangan mengharapkan kedisiplinan bawahannya baik jika dia sendiri kurang disiplin.

3.Balas Jasa

Balas jasa ( gaji dan kesejahteraan ) ikut mempengaruhi kedisiplinan anggota karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan anggota terhadap organisasi/ pekrjaannya. Jika kecintaan anggota semakin baik terhadap pekerjaan, kedisiplinan mereka akan semakin baik pula.

4.Keadilan

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan anggota, karena ego dan sifat manusiia yang selalu merasa dirinya penting dan minta diperlakukan sama dengan manusia lainnya. Dengan keadilan yang baik akan menciptakan kedisiplinan yang baik pula. Jadi, keadilan harus diterapkan dengan baik pada setiap organisasi supaya kedisiplinan anggota organisasi baik pula.

5.Waskat

Waskat (pengawasan melekat ) adalah tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan anggota Polri. Waskat efektif merangsang kedisiplinan dan moral kerja anggota. Anggota merasa mendapat perhatian, bimbingan, petunjuk, pengarahan, dan pengawasan dari atasannya.

6.Ketegasan

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi kedisiplinan anggota Polri. Pimpinan harus berani dan tegas, bertindak untuk menghukum setiap anggota yang indisipliner sesua dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan. Ketegasan pimpinan menegur dan menghukum setiap anggota yang indisipliner akan mewujudkan kedisiplinan yang baik pada organisasi Polri tersebut.

7.Sanksi

Sanksi berperan penting dalam memelihara kedisiplinan anggota. Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, anggota akan semakin takut melanggar peraturan-peraturan Polri, sikap, perilaku indisipliner anggota akn berkurang.

8.Motivasi Kerja,

Pentingnya kerja karena motivasi kerja adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal.

9.Komunikasi

Komunikasi merupakan kegiatan untuk saling memberi keterangan dan ide secara timbal balik, yang diperlukan dalam setiap usaha kerjasama manusia untuk mencapai tujuan tertentu.

10.Lingkungan Kerja

Dengan lingkungan kerja yang baik dan aman maka dapat meningkatkan produktivitas kerja anggota.

 

 

 

BAB IV

PELAKSANAAN TINDAKAN DISIPLIN DI POLRI

A. Prinsip – prinsip dalam pendisiplinan

Tujuan utama mengadakan sanksi disiplin kerja bagi anggota yang melanggar norma-norma organisasi adalah memperbaiki dan mendidik para anggota yang melakukan pelanggaran disiplin. Sanksi atas pelanggaran disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan sehingga secara adil dapat diterima.

Banyak anggota yang mungkin tidak melaksanakan aturan-aturan keanggotaan, karena para anggota mungkin merasa bahwa mereka sedang tidak diperlakukan secara adil sesuai dengan kontribusi yang telah mereka berikan kepada organisasi, atau diperlakukan secara tidak adil atau tidak sama dengan anggota-anggota yang lain. Mereka bisa juga menggunakan sistem pengaduan yang ada untuk menggugat apa yang mereka anggap tindakan disiplin yang tidak adil yang dibuat oleh organisasi Polri.

Untuk mengkondisikan anggota Polri agar bisa melaksanakan tindakan disiplin maka terdapat beberapa prinsip pendisiplinan  :

1.Pendisiplinan dilakukan secara pribadi

Pendisiplinan ini dilakukan dengan menghindari menegur kesalahan didepan orang banyak agar anggota yang bersangkutan tidak merasa malu dan sakit hati. Hal ini akan memalukan bawahan yang ditegur (meskipun mungkin memang benar bersalah) sehingga bisa menimbulkan rasa dendam.

2.Pendisiplinan harus bersifat membangun

Dalam pendisiplinan ini selain menunjukan kesalahan yang telah dilakukan oleh Anggota  haruslah diikuti dengan petunjuk cara pemecahannya yang bersifat membangun, sehingga anggota tidak merasa bingung dalam menghadapi kesalahan yang telah dilakukan dan dapat memperbaiki kesalahan tersebut.

3.Pendisiplinan dilakukan secara langsung dengan segera

Suatu tindakan dilakukan dengan segera setelah terbukti bahwa anggota telah melakukan kesalahan sehingga anggota dapat mengubah sikapnya secepat mungkin.

4.Keadilan dalam pendisiplinan sangat diperlukan

Dalam tindakan pendisiplinan dilakukan secra adil tanpa pilih kasih siapapun yang telah melakukan kesalahan harus mendapatkan tindakan disiplin secara adil tanpa membeda-bedakan.

4.Pimpinan hendaknya tidak melakukan pendisiplinan sewaktu anggota absen.

Pendisiplinan hendaknya dilakukan dihadapan anggota yang bersangkutan secara pribadi agar dia tahu telah melakukan kesalahan.

5.Setelah pendisiplinan hendaknya wajar kembali

Sikap wajar hendaklah dilakukan pemimpin terhadap anggota yang telah melakukan kesalahan tersebut, sehingga proses kerja dapat berjalan lancar kembali dan tidak kaku dalam bersikap.

Salah satu syarat agar ditumbuhkan disiplin dalam lingkungan kerja adalah adanya pembagian pekerjaan yang tuntas sampai kepada anggota atau pekerjaan yang paling bawah, sehingga setiap orang tahu dengan sadar apa tugasnya, bagaimana melakukannya, kapan pekerjaan dimulai dan kapan diselesaikan, seperti apa hasil kerja yang disyaratkan dan kepada siapa ia mempertanggung jawabkan hasil pekerjaan itu.

Disiplin harus dipelihara dalam lingkungan kerja. Salah satu bentuk pemeliharaan aturan adalah kedisiplinan dalam pelaksanaan secara tertib dan konsisten. Melalui disiplin yang tinggi pelaksanaan suatu aturan dapat mencapai maksud dan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak, dengan ketentuan bahwa aturan itu dibuat setelah mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan bagi kepentingan umum.

Disiplin kerja dalam pelaksanaannnya harus senantiasa dipantau dan diawasi, disamping itu harusnya sudah menjadi perilaku yang baku bagi setiap pekerja dalam suatu organisasi.

Dalam pendisiplinan kerja ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan :

a)    Pembagian tugas dan pekerjaan telah dibuat lengkap dan dapat diketahui dengan sadar oleh para anggota.

b)    Adanya petunjuk kerja yag singkat, sederhana dan lengkap.

c)    Kesadaran setiap anggota terhadap suatu tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

d)    Perlakuan adil terhadap setiap penyimpangan oleh pimpinan.

e)    Adanya keinsyafan para anggota bahwa akibat dari kecerobohan atau kelalaian dapat merugikan institusi Polri dan dirinya serta ada kemungkinan membahayakan orang lain.

Penetapan tindakan disiplin dalam organisasi sangatlah penting, karena sistem tindakan disiplin dan prosedur-prosedur yang diperlukan untuk proteksi terhadap hak-hak prosedural dari anggota. Tindakan disiplin adalah langkah terakhir dalam mengawasi anggota karena tindakan disiplin itu menandakan adanya kegagalan untuk saling menyesuaikan dengan kontrak .

Polri seharusnya menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan keluhan (grievances) internal yang secara jelas menetapkan hak anggota untuk mengajukan keluhan secara tertulis mengenai praktek-praktek manajemen yang diduga keras tidak adil, dan prosedur-prosedur untuk memeriksa / mendengar (hearing) keluhan-keluhan itu di dalam instansi.

Disiplin dapat secara positif dikaitkan dengan kinerja, dimana hal ini mengejutkan orang-orang yang beranggapan bahwa disiplin dapat merusak perilaku sehingga disiplin yang efektif sebaiknya diarahkan kepada perilakunya, karena alasan untuk pendisiplinan adalah untuk meningkatkan kinerja. Anggota bisa saja menolak tindakan disiplin yang tidak adil dari pimpinannya atau atasan yang berhak menghukum, namun tindakan yang diambil mempertahankan standar yang sudah ditetapkan bisa mendorong adanya norma kelompok dan menghasilkan peningkatan kinerja dan rasa keadilan.

B. Pelaksanaan Tindakan  Disiplin

Penyelesaian pelanggaran disiplin bertujuan untuk terwujudnya integritas disiplin dan tercapainya kepastian hukum dalam rangka pemeliharaan disiplin dan penegakkan hukum disiplin di lingkungan Polri. Penyelesaian pelanggaran disiplin bersifat tetap dan melekat pada atasan yang berhak menghukum (Ankum). Ankum berwenang memerintahkan Provos dan/ atau Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin oleh anggota Polri.

Pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin didasarkan atas laporan, tertangkap tangan, temuan oleh petugas.  Laporan sebagaimana dimaksud diatas disampaikan oleh setiap orang baik lisan maupun tertulis kepada petugas yang berwenang atas adanya pelanggaran disiplin. Laporan yang disampaikan, dituangkan dalam bentuk laporan Polisi yang dibuat oleh Provos. Tertangkap tangan dapat langsung diperiksa oleh Provos. Penindakan dan pemeriksaan terhadap pelaku yang tertangkap tangan, dapat dilakukan tanpa surat perintah. Temuan merupakan pelanggaran yang ditemukan oleh pejabat pengawasan fungsional maupun struktural. Hasil temuan selanjutnya diserahkan kepada Provos melalui Ankum untuk proses penyelesaiannya.

Bentuk penyelesaian pelanggaran disiplin adalah pemberian sanksi disiplin berupa tindakan disiplin dan hukuman disiplin. Tindakan disiplin diberikan, kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin yang sedemikian ringan sifatnya, penjatuhan sanksi langsung dilaksanakan oleh Atasan tanpa melalui siding disiplin berupa teguran lisan dan tindakan fisik.  Sanksi tersebut bersifat pembinaan dan tidak bertentanan dengan peraturan perundang–undangan dan tindakan disiplin  tersebut tidak menghapus kewenangan Ankum untuk menjatuhkan hukuman  disiplin.

Apabila petugas yang menjatuhkan sanksi disiplin kepangkatannya lebih rendah dari anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, maka petugas menyerahkan pelanggaran tersebut kepada Ankum pelanggar untuk dijatuhkan sanksi tindakan disiplin. Sebagai bukti adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota, maka petugas / atasan mengirimkan bukti pelanggaran (tilang) atau adanya pemberitahuan dari atasan yang melakukan pelanggaran anggota dimaksud kepada Ankum.

Pelanggaran disiplin yang digolongkan sebagai pelanggaran yang sedemikian ringan sifatnya adalah :

  1. Tidak membawa surat kelengkapan data diri.
  2. Pelanggaran perilaku.
  3. Pelanggaran ketertiban penggunaan seragam Polisi, atribut dan kelengkapannya.
  4. Pelanggaran sikpa tampang / performance.
  5. Pelanggaran atas kelengkapan Ranmor.
  6. Pelanggaran atas penggunaan inventaris dinas.
  7. Lupa membawa surat izin senjata api inventaris dinas yang dipinjam pakaikan
  8. Ke luar kantor pada jam dinas tanpa izin pimpinan/ atasan.

Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin adalah : Atasan langsung, Atasan tidak langsung, Anggota Provos sesuai lingkup tugas dan kewenangannya. Tindakan disiplin yang berupa teguran lisan dan tindakan fisik dicatat dalam buku data personal perseorangan dan dilaporkan kepada Ankum serta Pejabat Personel dan Provos secara berjenjang.

Hukuman disiplin dijatuhkan oleh Ankum dan/ atau Atasan Ankum kepada anggota Polri yang melanggar disiplin melalui sidang disiplin. Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud berupa :

  1. Teguran tertulis ;
  2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun ;
  3. Penundaan kenaikan gaji berkala ;
  4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun ;
  5. Mutasi yang bersifat demosi ;
  6. Pembebasan dari jabatan ;
  7. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Ankum penuh dan Atasan Ankum berwenang menjatuhkan hukuman sebagaimana dimaksud diatas. Ankum terbatas berwenang menjatuhkan hukuman Teguran tertulis dan Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun. Ankum sangat terbatas berwenang menjatuhkan hukuman teguran tertulis. Ankum terbatas dan ankum sangat terbatas  dapat melaksanakan sidang disiplin atas perintah Ankum penuh.

Penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dilaksanakan melalui tahapan :

  1. Penerimaan laporan ;
  2. Pemeriksaan ;
  3. Pemeriksaan dalam sidang disiplin;
  4. Penjatuhan hukuman ;
  5. Pelaksanaan hukuman ;
  6. Pencatatan hukuman ;
  7. Pencatatan dalam Data Personel Perseorangan.

 

Penentuan penyelesaian pelanggaran dapat melakukan sidang disiplin merupakan kewenangan Ankum. Selambat–lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima berkas perkara pelanggaran dari Provos, Ankum harus menyelengarakan sidang disiplin. Untuk menyelenggarakan sidang disiplin Ankum menetapkan perangkat sidang dan waktu pelaksanaan sidang.  Susunan Keanggotaan dan Perangkat Sidang serta tata cara sidang disiplin dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kapolri tentang Sidang Disiplin Bagi Anggota Polri.

Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin. Setelah mendengarkan, dan / atau memperhatikan Keterangan, Saksi, Terperiksa, Saksi Ahli, Pendamping Terperiksa serta barang bukti, Ankum menjatuhkan putusan hukuman disiplin. Putusan hukuman yang dijatuhkan oleh Ankum tidak menghapus tuntutan pidana atas pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Terhukum.

Tata cara pelaksanaan hukuman disiplin di lingkungan Polri dilakukan sebagai berikut :

  1. Hukuman disiplin berupa teguran tertulis dicantumkan dalam surat keputusan hukuman disiplin yang aslinya diberikan kepada terukum dan tembusannya diberikan kepada Pejabat Personel, Provos dan Atasan Ankum.
  2. Hukuman disiplin berupa  Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun, Penundaan kenaikan gaji berkala, Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun, dicantumkan dalam Surat Keputusan Hukuman disiplin dengan menyebutkan waktu penundaan yang jelas dan tidak melebihi masa 1 (satu) tahun, yang aslinya diberikan kepada Terhukum, dan tembusannya diberikan kepada Pejabat Personel, Provoso dan Atasan Hukum.
  3. Putusan sidang disiplin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, harus sudah ditindaklanjuti dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang selambat–lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari yang tembusan surat keputusannya disampaikan kepada Ankum.
  4. Hukuman disiplin berupa Mutasi yang bersifat demosi, Pembebasan dari jabatan,  dicantumkan dalam surat keputusan hukuman disiplin yang aslinya diberikan kepada Terhukum, dan tembusannya diberikan kepada Pejabat Personel, Provos dan Atasan Ankum.
  5. Putusan sidang disiplin berupa penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari  pelaksanaannya diserahkan kepada Provos.

Berakhirnya masa hukuman disiplin yang dilaksanakan Terhukum sesuai masa hukuman yang tercantum dalam surat keputusan hukuman disiplin. Selambat–lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa hukuman untuk hukuman disiplin berupa Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun, Penundaan kenaikan gaji berkala, Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun, maka anggota yang telah selesai menjalani hukuman tersebut harus dikembalikan pada keadaan semula.

Waktu pelaksanaan pengawasan terhadap anggota Polri semasa menjalani hukuman  disiplin dan selesai menjalani hukuman disiplin, untuk jangka waktu 6 (enam)  bulan dilakukan oleh Ankum yang pelaksanaan sehari–hari ditugaskan kepada anggota Provos guna memberikan rekomendasi penilaian dalam rangka pembinaan karier selanjutnya. Rekomendasi penilaian tersebut diberikan dalam bentuk surat rekomendasi penilaian dari Provos.

Setiap penjatuhan tindakan disiplin maupun hukuman disiplin dilakukan pencatatan dalam Buku Pencatatan Data Personel Perseorangan yang selanjutnya dijadikan masukan bagi pengisian Riwayat Hidup Personel Perseorangan (RHPP). Pencatatan penjatuhan hukuman dilaksanakan oleh fungsi Personel, Provos, Paminal dan Ankum Pelanggar. Buku Pencatatan Data Personel Perseorangan berisi :

a.  Identitas Pelanggar ;

b.  Waktu dan Tempat Pelanggaran ;

c.Jenis Pelanggaran ;

d.  Jenis Hukuman ;

e.  Nomor Putusan Hukuman ;

f.Batas waktu pelaksanaan hukuman.

 

BAB V

PENUTUP

Dalam institusi Polri akan ditemui adanya 2 unsur yang merupakan peranan penting yaitu pimpinan dan bawahan. Disemua organisasi pasti kita akan melihat unsur tersebut, kedua unsur tersebut saling berkaitan satu sama lain. Seorang pemimpin perlu mempunyai macam-macam pengetahuan dan kepandaian yang dapat mendorong atau menggerakan orang-orang yang dipimpinnya untuk melakukan suatu perbuatan dan tindakan yang dikehendaki. Hubungan antara pemimpin dan bawaan merupakan hubungan yang bersifat timbal balik dan terbuka.

Para atasan yang berhak menghukum (ankum) yang mengadministrasikan pendisiplinan haruslah mempertimbangkan efek tindakan disiplin yang diambil ankum  lain dan tindakan disiplin lainnya yang diambil di masa lalu. Disiplin yang konsisten membantu menetapkan batasan dan menginformasikan kepada para anggota mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dikerjakan. Disiplin yang inkosisten dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian.

Disiplin yang efektif mengharuskan adanya penyimpanan data tertulis yang akurat dan pemberitahuan tertulis kepada anggota. Dalam sejumlah kasus, tidak adanya pemberitahuan tertulis telah digunakan untuk mendukung argumentasi anggota bahwa dia “tidak tahu apa-apa”

Disiplin yang efektif harus langsung. Makin lama waktu yang terentang antara pelanggaran dan tindakan disiplin, maka makin kurang efektiflah tindakan disipli tersebut.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Gomes, Faustino C. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Andi Offset :Yogyakarta

Hani, Handoko T. 1998. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. BPFE : Yogyakarta

Hasibuan, Malayu. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara :Jakarta

Heidjrachman dan Suad Husnan. 1990. Manajemen Personalia. BPFE Yogyakarta.

Mathis, Robert L dan Jackson, John H. 2002. Manajemen Sumber Daya

Manusia. Salemba Empat : Jakarta

Prijodarminto, Soegeng. 1994. Disiplin Kiat Menuju Sukses. Pradnya Paramita :Jakarta

Sastrohadiwiryo, Siswanto. 2001. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia. Bumi Aksara : Jakarta

Keputusan Kapolri  No. Pol. : Kep / 43 / IX / 2004 Tentang  Tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s