PEMBANGUNAN, URBANISASI KAITANNYA DENGAN KRIMINALITAS PADA PEMUKIMAN KUMUH DI JAKARTA

 

 

Latar Belakang

Modernisasi sering diidentikkan dengan pembangunan. Tujuan dari dilakukannya pembangunan adalah untuk mencapai kemakmuran bagi setiap rakyatnya. Demikianlah secara ideal pembangunan itu dilakukan oleh suatu negara. Akan tetapi, dalam melakukan proses pembangunan terdapat berbagai kendala guna pencapaiannya. Dimana, pembangunan yang dilakukan hanya dirasakan oleh segelintir orang saja. Hal demikian, bila melihat tujuan dari pembangunan Indonesia sangatlah bertentangan, karena tujuan dari pembangunan Indonesia adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya. Ini berarti bahwa pembangunan yang dilakukan oleh bangsa ini hasilnya harus dirasakan dan dinikmati oleh rakyat indonesia tanpa terkecuali  sehingga kesejahteraan rakyat indonesia baik fisik maupun psikis dapat terwujud.

Pembangunan yang dilakukan saat ini ternyata hanya dirasakan oleh segelintir orang saja, dimana mereka yang memiliki modal banyak akan terus bertengger dalam strata atas. Sedangkan mereka yang tidak memiliki modal menjadi semakin terpuruk dalam jurang yang dalam yakni ‘lembah kemiskinan’. Demikianlah ketimpangan dalam pembangunan yang selama ini terjadi, fenomena ini dapat kita lihat dari berkembangnya pemukiman kumuh di ibu kota.

Gedung-gedung pencakar langit ibu kota yang menjulang tinggi ke angkasa, seakan berdiri dengan penuh keangkuhan untuk menutupi pemukiman kumuh yang ada di belakangnya. Mobil-mobil mewah yang lalu lalang di kawasan bisnis melaju bagaikan kereta emas ditengah gurun pasir yang panas. Kemiskinan di ibu kota dengan pemukiman kumuhnya seakan menjadi duri dalam daging, dimana keberadaannya hanya merupakan pemandangan yang tak sedap untuk dipandang mata, karena merusak kemegahan dan keindahan dari gemerlapnya ibu kota.

Selain itu, keberadaan pemukiman kumuh seringkali dianggap sebagai sarang dari aktivitas kriminal. Karena dengan pemukiman yang padat dan banyaknya pendatang disana telah membuat daerah tersebut menjadi tak beraturan. Ditambah dengan tingginya jumlah pengangguran di pemukiman kumuh sehingga memudahkan terjadinya aktivitas kejahatan di sana.

Permasalahan

Pembangunan yang dilakukan oleh negara guna mensejahterakan rakyatnya, ternyata malah mengakibatkan hal lain yang bertentangan dengan konsep tersebut. Dimana pada kenyataannya, seiring dengan proses pembangunan yang dilakukan, justru malah mengakibatkan timbulnya pemukiman kumuh di wilayah perkotaan. Selain itu pula dipercaya bahwa pemukiman kumuh sering diidentikkan dengan aktivitas kriminalitas.

Dengan melihat pada kedua permasalahan yang diajukan inilah, akan dibahas lebih lanjut dalam makalah yang singkat ini.

Pendefinisian

Walaupun terdapat banyak definisi tentang pembangunan, namun secara sederhana definisi dari pembangunan menurut Zulkarimen Nasution adalah suatu usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup  mereka.[1]

Pemukiman kumuh biasa juga disebut dengan daerah slums (slums area) adalah daerah-daerah yang padat dengan penduduk berpenghasilan rendah. Kebanyakan yang menjadi daerah kumuh adalah wilayah perkotaan yang menerima migrasi penduduk dari desa.[2]

Urbanisasi menurut Michael S. Bassis, dkk adalah “an increase in the persentage of a population in urban settlements and a resulting extension of the influence of urban culture and lifestyles”[3] (suatu peningkatan persentase populasi di pemukiman perkotaan dan mengakibatkan penambahan yang mempengaruhi kebudayaan kota dan gaya hidup).

Sedangkan menurut Edwin Eames. dan David Goode, mengatakan bahwa lingkungan kumuh yaitu “daerah pemukiman yang sangat padat penduduknya  dan rumah-rumah didalamnya dibangun dengan tehnik konstruksi yang buruk dan menggunakan bahan-bahan  yang bermutu rendah. Pola pemukiman  tidak berstruktur dan tidak dilengkapi dengan sarana-sarana umum  seperti fasilitas air bersih, pembuangan sampah, saluran pembuangan air dan kotoran serta jalan-jalan yang bersih, dan sering kali kondisi ini dihubungkan dengan ongkos sewa yang relatif mahal dan bahaya penggusuran”.[4]

Pemukiman Kumuh dan Urbanisasi

Adanya arus urbanisasi yang terjadi secara besar-besaran dari suatu wilayah ke wilayah lainnya yang pada umumnya dari desa ke kota merupakan salah satu penyebab dari keberadaan pemukiman kumuh. Perpindahan peduduk yang dilakukan ini adalah dengan harapan untuk dapat mencari perubahan kehidupan yang lebih baik di ibu kota.

Pada kenyataannya, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Kehidupan di perkotaan memiliki persaingan yang cukup ketat. Tanpa memiliki keahlian khusus bagi mereka yang datang ke kota, maka akan sulit untuk dapat bersaing dengan lainnya – kebanyakan mereka yang datang ke ibu kota tidak memiliki keahlian yang cukup memadai. Hal demikian mengakibatkan mereka – yang beruntung memiliki modal sendiri (walaupun pas-pasan) atau memiliki koneksi –  terpaksa beralih pada pekerjaan di sektor-sektor informal lainnya seperti dengan menjual bakso, tukang becak, penjual kaki lima, dll. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki modal atau tidak memiliki keahlian sama sekali, akhirnya terpaksa menjadi pengangguran atau bila sudah ‘kepepet’ terpaksa melakukan kejahatan.

Sementara, pesatnya pertumbuhan daerah perkotaan juga telah menyebabkan terjadinya kompetisi dalam penggunaan lahan, yang pada gilirannya akan menimbulkan permasalahan dalam perencanaan penggunaan lahan, misalnya antara penggunaan lahan untuk perumahan dengan penggunaan lahan untuk industri, atau penggunaan lahan untuk ruang terbuka hijau, pemukiman atau perkantoran. Sementara itu, secara bersamaan terjadi penciutan luas lahan pertanian, akibat dari perluasan lahan untuk perkantoran, pusat perbelanjaan, pertokoan dan lainnya. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, penggunaan lahan di wilayah DKI Jakarta menunjukan adanya perubahan lahan yang cukup besar dari penggunaan untuk pertanian menjadi untuk bangunan dan jenis-jenis penggunaan lainnya.

Selain untuk kegiatan ekonomi, sebagian besar dari luas wilayah DKI Jakarta masih dimanfaatkan untuk pemukiman penduduk. Bahkan di wilayah ini masih terdapatnya lingkungan pemukiman kumuh, diantaranya berkategori kumuh berat yang lokasinya tersebar hampir diseluruh wilayah. Di Jakarta Pusat pemukiman kumuh terdapat di kecamatan Senen, Kemayoran dan Johar Baru atau tepatnya di kelurahan Petojo Selatan, Karang Anyar, dan Galur, di Jakarta Timur di kelurahan Cipinang Melayu, Cipinang, Cempedak, Pisangan Baru, Kayu Manis dan Pisangan Timur, di Jakarta Selatan di kecamatan Kebayoran Lama, Mampang Prapatan dan Pancoran, dan di Jakarta Barat di kecamatan Angke, Duri Utara, Tambora, Kapuk dan Rawa Buaya. Nampak bahwa pemukiman kumuh yang terluas (terbanyak) terdapat di wilayah Jakarta Utara.[5] Pada umumnya kawasan kumuh serta gubuk liar berada disekitar perumahan penduduk golongan menengah ke atas dan juga sekitar gedung-gedung perkantoran maupun lokasi perdagangan, sehingga semakin memperlihatkan adanya perbedaan sosial-ekonomi dan turut pula memperburuk kualitas lingkungan visual kota.

Tinjauan Historis Arus Urbanisasi ke Jakarta

Batavia didirikan oleh para kolonis Belanda tahun 1619 di tempat pemukiman yang disebut Sunda Kelapa, dan kemudian Djajakarta. Selama lebih dari 200 tahun, kota perusahaan kolonial yang dibangun di atas daerah rawa-rawa yang tidak sehat itu menjadi pusat pemerintahan, perdagangan dan komersil di Hindia Belanda Timur. Kota ini juga menjadi pusat eksploitasi dan pengerukan surplus kolonial, hubungan antara ibu kota dengan bagian lain di Indonesia saat ini juga paralel dengan proses urbanisasi itu sendiri.[6] Bahkan saat itu, mayoritas penduduk adalah orang yang ‘terseret arus’ kebijakan kota kolonial, dan memang karakter dinamis kehidupan kota dicapai dengan mengorbankan kelompok yang tidak dinamis, massa besar Indonesia.

Ekspansi kota besar-besaran pada tahun 1890-an diikuti oleh perkembangan suatu ‘kesadaran sosial’ Belanda dan sosiologi perkotaan yang awal dasawarsa 1920-an; dalam beberapa hal, kesadaran nasional elit yang terbentuk setelah kemerdekaan adalah kembali kesuatu model yang lebih kaku. Meskipun orang-orang Indonesia telah mengambil alih kemerdekaan, ‘jakarta tetap menjadi pusat politik, ekonomi dan kehidupan budaya, dan simbol prestise nasional serta aspirasi-aspirasi material’, dan budaya yang didominasi Belanda diubah bentuknya menjadi superkultur metropolitan yang dibentuk oleh elit baru.[7]

Menonjolnya Jakarta setelah kemerdekaan tak dapat dihindarkan membuatnya menjadi daya tarik yang kuat bagi orang-orang desa, dengan pertumbuhan penduduk yang luar biasa besar setelah 1950-an yang mencapai 2,9 juta jiwa pada tahun 1961, 4,6 juta pada tahun 1971, 6,6 juta tahun 1981. Tahun 1985 jumlahnya mencapai 7,8 juta orang dan diproyeksikan mencapai 12 juta pada tahun 2005.[8]

Sementara ibu kota mengalami ledakan penduduk, ‘boom’ konstruksi gedung-gedung, serta pergejolakan politik, dikotomi antara Jakarta dengan bagian-bagian lain Indonesia terus bergejolak. Kontradiksi antara realitas kehidupan kampung dengan ideologi tentang ‘kota metropolitan’[9] yang glamor mengundang mereka untuk mengadu nasib ke ibu kota.

Keterkaitan Pembangunan, Modernisasi, dan Urbanisasi Terhadap Kriminalitas di Pemukiman Kumuh

Pembangunan sering salah satunya dikaitkan dengan modernisasi. Menurut Tehranian (1979)[10] mengartikan kemajuan (progress), pembangunan (development), dan modernisasi, sebagai suatu fenomena historis yang sama, yaitu suatu transisi dari suatu masyarakat agraris ke masyarakat industrial. Konsep tersebut diadopsi dari teori modernisasi yang menganggap bahwa negara-negara terbelakang akan menempuh jalan sama dengan negara industri maju di Barat sehingga kemudian akan menjadi negara berkembang pula melalui proses modernisasi.[11]

Proses modernisasi yang dilakukan telah mendorong terjadinya arus urbanisasi pada masyarakat di pedesaan dengan harapan perbaikan ekonomi. Hal ini menunjukkan suatu kecenderungan yang selalu melekat (inheren) dalam latar (setting) historis yang berbeda, ke arah alinasi[12] tenaga kerja, atomisasi masyarakat[13], birokratisasi penguasa, dan hegemonisasi kebudayaan.[14]

Melihat ini maka, modernisasi merupakan suatu hasil interaksi akibat adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.[15] Hal ini berkaitan karena modernisasi terjadi sebagai hasil dari interaksi dengan mengadopsi teknologi dari negara maju / Barat. Hal ini selanjutnya bisa mempengaruhi kondisi dari negara yang bersangkutan dalam menerima perubahan yang terjadi yakni perubahan pada faktor eksternal maupun faktor internal dari negara yang bersangkutan.

Perubahan eksternal yang terjadi adalah perubahan dengan adanya pengadopsian teknologi canggih dari negara Barat guna meningkatkan produktivitas sumber daya yang ada di negara yang bersangkutan. Sedangkan perubahan pada faktor internal adalah peningkatan kualitas sumber daya pada negara yang bersangkutan untuk melakukan persaingan dengan negara lain.

Akan tetapi, tidak semua perubahan yang dilakukan sesuai dengan keinginan. Terdapat ketimpangan yang terjadi sebagai ekses dari proses modernisasi yang dilakukan. Salah satunya adalah timbulnya pemukiman kumuh yang disebabkan karena kurangnya lahan yang ada di perkotaan dan banyaknya mereka yang tidak mampu untuk berkompetisi dalam persaingan untuk hidup di kota besar.

Seiring dengan adanya pemukiman kumuh tersebut, maka dipercaya terdapat korelasi antara lingkungan  kumuh dengan kriminalitas ataupun perilaku menyimpang, ini menurut Mardjono Reksodiputro[16], adalah :

Daerah kumuh sering dikategorikan sebagai “daerah rawan”. Kerawanannya terletak pada potensi tinggi yang dipunyai daerah-daerah ini meningkatkan perilaku menyimpang dan meninggikan angka kriminalitas kota yang bersangkutan Meskipun hal ini mempunyai kebenarannya, namun kenyataannya adalah bahwa tidak semua penduduk daerah-daerah kumuh terlibat dalam perilaku menyimpang atau perilaku yang melanggar hukum pidana. Kemungkinan besar hanya sebagian kecil saja yang hidup dari kejahatan. Yang mungkin benar adalah bahwa sering ada rasa “apathy” dan “fatalism” untuk merubah kehidupan sendiri ataupun lingkungannya. Juga umumnya mereka cenderung mempunyai toleransi yang lebih besar terhadap “perilaku menyimpang” pada umumnya, khususnya apabila dilakukan terhadap “dunia luar mereka”.

Sedangkan menurut Sudjono D. [17]  Menjelaskan  bahwa ada beberapa faktor lingkungan  yang menyebabkan terjadinya kejahatan, yaitu :

  1. Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan;
  2. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh/tauladan;
  3. Lingkungan ekonomi (kemiskinan/kemelaratan);
  4. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda

 

Kemudian W.A Bonger[18] menyatakan bahwa ada 7 (tujuh) faktor lingkungan  sebagai penyebab terjadinya kejahatan, yaitu :

  1. Terlantarnya anak-anak;
  2. Kesengsaraan;
  3. Nafsu ingin memilki;
  4. Demoralisasi sexuil;
  5. Alkoholisme;
  6. Kurangnya peradaban;
  7. Perang;

Dan tiap kejahatan tersebut adalah hasil unsur-unsur yang terdapat didalam individu masyarakat dan keadaan fisik.

R. Owen (1771-1852) dalam bukunya “The Book Of The New Moral World” mengatakan bahwa “lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan seseorang menjadi jahat, dan lingkungan yang baik sebaliknya”.[19]

Terbentuknya Segregasi dan Spesialisasi di Pemukiman Kumuh Sebagai Akibat dari Urbanisasi

Melihat pada hal ini, bila kita menghubungkan antara pemukiman kumuh seiring dengan adanya arus urbanisasi, maka berdasarkan teori Sosial Disorganization yang mengatakan bahwa :

Social disorganization theory focuses on the rule of community variation in social and economic resources, and the related ability of communities to generate and uphold shared rules for behavior through informal social controls and socialization. Social disorganization theory basically views community variation in rules and resources as a result of procesess and pattern of urbanization and residential segregation[20].

Bila diterjemahkan kurang lebih sebagai berikut :

Teori disorganisasi memandang dari aturan atas keragaman masyarakat dalam sumber daya ekonomi dan sosial, dan kemampuan hubungan dari masyarakat untuk menghasilkan dan mempertahankan bagian / peranan aturan melalui tingkah laku kontrol sosial informal dan sosialisasi. Sosial disorganisasi pada dasarnya memandang keragaman dalam aturan dan sumber daya sebagai akibat dari proses dan pola urbanisasi dan segregasi / pemisahan daerah pemukiman.

Melihat pada Jakarta yang secara sosial maupun spasial terbagi secara jelas, dengan kawasan kampung kelas bawah dicirikan oleh kepadatan penduduk yang luar biasa dan kegiatan-kegiatan sektor informal. Itulah sebabnya mengapa di Jakarta banyak terdapat nama-nama daerah pemukiman asal pendatang (segregasi pemukiman), seperti Kampung Bali, Kampung Makasar, Mess Irian di Tanah Abang, Manggarai untuk suku Nusa Tenggara, dll. Selain itu pula segregasi pemukiman membuat spesialisasi dalam bidang-bidang pekerjaan tertentu khususnya dalam bidang informal, seperti tukang kredit biasanya dilakukan oleh orang Sunda, Pedagang kaki lima oleh orang Padang, Tukang sate pada orang Madura dll.

Dengan demikian, terkadang keadaan seperti ini sering kali dapat menimbulkan konflik, terutama apabila terjadi pertemuan antara dua kebudayaan yang sama-sama keras, seperti antara orang Madura dengan orang Makasar. Inilah yang disebut oleh Sellin sebagai ‘conflik of conduct norms’. Dimana sering kita dapati tawuran antar kampung yang terjadi di kawasan pemukiman kumuh, atau perang dengan menggunakan senjata seperti yang terjadi di Tanah Abang antara suku Betawi dengan Irian.

Pemukiman Kumuh Sebagai Permasalahan Sosial

Salah satu problem sosial yang saat ini kerap melanda masyarakat lapis menengah ke bawah, adalah ancaman terjadinya penggusuran tempat tinggal mereka. Pesatnya pertumbuhan sektor ekonomi dengan berbagai dampak lainnya, telah menciptakan kesempatan berkembangnya sektor industri, khususnya industri properti. Di banyak tempat di ibu kota, fenomena penggusuran pemukiman kumuh untuk berbagai kepentingan telah menjadi kisah klasik yang memiliki kadar risiko sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang tinggi. Alasan klasik yang kerap dikemukakan sementara pihak untuk menggusur keberadaan pemukiman kumuh, karena lingkungan pemukiman yang demikian rentan terhadap kriminalitas dan mengganggu keindahan tata kota yang tengah berkembang menuju metropolis.

Bagaimanapun juga, keberadaan pemukiman kumuh tidak sepantasnya dipandang semata-mata sebagai physical fabric, melainkan juga sebagai social fabric (Andy Siswanto, 1994).[21] Artinya, dari generasi ke generasi, penghuni pemukiman kumuh telah memiliki suatu bentuk kohesi sosial yang khas. Dari sudut struktur aglomerasi ekonomi perkotaan maupun sosial, mereka adalah sebuah self contained neigborhood yang utuh. Oleh karenanya, upaya transformasi fisik lingkungan dan perumahan, seharusnya tetap mampu mendukung karakteristik sosial ekonomi penghuninya.

Dua faktor kunci, agaknya bisa menjadi determinan bagi upaya mengatasi problem sosial pemukiman kumuh di perkotaan – penyediaan ruang-ruang publik (public space) dan pengaturan teritorialitas (territory) para penghuni area itu. Representasi paling riil dari rakyat berada di dalam public space. Dalam pemahaman itu, public space memberikan kesempatan, yakni ketika manusia tidak dibedakan status sosial ekonominya; sekaligus dalam hal itu melekat konsep freedom dan equality. Sedangkan, teritorialitas (territory), memungkinkan penghuni slums mendisain struktur lingkungan permukiman tanpa harus mengeluarkan ongkos mahal. Teritori dimaksud adalah, upaya menuntun banyak orang agar memikirkan perilaku teritori sebagai sesuatu yang bisa menyebabkan timbulnya konflik dan agresi. Ia merupakan sebuah percampuran lokasi geografikal, yang menunjuk kepada perilaku-perilaku seseorang agar menggunakan kontrol diri mereka atas aktivitas-aktivitas yang berlangsung dalam ruang atau wilayah tempat tinggal mereka (Ardrey, 1966)[22].

Apa pun, pada satu sisi, intervensi pemerintah tetap dibutuhkan dalam arti memberikan good will kepada masyarakat di wilayah slums agar punya kesempatan menata lingkungan mereka sendiri, tanpa di sisi lain membuat masyarakat tersebut merasa terintimidasi oleh berbagai kebijakan “penataan” wilayah yang terkesan represif. [23]

Kesimpulan

Pembangunan yang telah dilakukan selama ini ternyata tidak menjangkau seluruh lapisan dari masyarakat, dimana pembangunan hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Hal ini tidak sesuai dengan konsep pembangunan Indonesia yakni membangun manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat indonesia. Hal ini dapat dilihat dari berkembangnya pemukiman kumuh yang menghiasi daerah ibu kota.

Salah satu sebab berkembangnya pemukiman kumuh adalah adanya arus urbanisasi ke ibu kota. Dimana daya tarik dari metropolitan yang memikat mengundang setiap orang untuk mengadu nasib disana. Dikarena mereka yang kebanyakan datang ke ibu kota tidak memiliki keahlian yang memadai, akhirnya mereka terpaksa beralih pada pekerjaan disektor informal, sedangkan mereka yang tidak memiliki kealian apa-apa serta tidak memiliki modal akhirnya terpaksa melakukan tindakan kejahatan.

Faktor lain dari pemukiman kumuh juga terjadi karena keterbatasan lahan yang dipergunakan untuk aktivitas ekonomi seperti untuk industri dan perkantoran, pusat perbelanjaan, pertokoan sehingga lahan yang ada semakin sempit.

Keberadaan pemukiman kumuh juga membentuk asal daerah pendatang serta spesialisasi khusus di bidang pekerjaan informal berdasarkan kedaerahannya. Kondisi demikian dapat mengakibatkan konflik terutama bila terjadi kesalahpahaman diantara masing-masing pihak yang memiliki dua kebudayaan yang keras.

Walaupun demikian, keberadaan pemukiman kumuh tidak dapat dipandang sebelah mata, karena biar bagaimanapun mereka merupakan bagian dari masyarakat kota. Dimana mereka yang tinggal disana telah cukup lama bisa beberapa generasi. Untuk itulah, diperlukan suatu penanganan yang bijak dari pihak pemerintah dalam penanganannya agar tidak menggunakan cara yang represif. Hal ini mengingat bahwa pemukiman kumuh terjadi akibat ekses dari proses pembangunan dan juga pemukiman kumuh merupakan korban dari pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

Daftar Pustaka

Bassis, Michael S., Richard J. Gelles, dan Ann Levine., “Sociology an Introduction”, Fourth Edition, McGraw Hill, Inc., New York, St Louis, San Francisco, Auckland, Bogota, Caracas, Lisbon, London, Madrid, Mexico, Milan, Montreal, New Delhi, Paris, San Juan, Singapore, Sydney, Tokyo, Toronto., 1991.

Bonger, W.A, “Pengantar tentang Kriminologi”, (Cetakan ke-2 Jakarta: PT. Pembangunan, 1962)

Cohen, D., “Poverty and Development in Jakarta”, University of Wiscounsin, 1975

Eames, Edwin and David goode, “Urban Proverty  in Cross Cultural Contact (New York:The Full Press, 1973).

Gosita, Arief.,“Korban Modernisasi, Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknology”, dalam J. E. Sahetapy, Editor., “Bunga Rampai Viktimisasi”, Karya Ilmiah Para Pakar Hukum., dalam “Korban Modernisasi, Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknology

Haan, F. De tentang Batavia (Oud Batavia 1); J. Van der Kroef., “The Indonesian City: Its Culture and Evolution”,  Asia, No 2 (March 1953) dan W.F. Wertheim., “The Indonesian Town: Studies in Urban Sociology”, (The Hague: Van Hoove, 1959) membahas sosiologi kota Jakarta. P. Milone., “Queen City of the East: The Metamorphosis of a Colonial Capital”, tesis Ph.D., University of California, 1966 dan S. Abeyasekere., “Jakarta: A History”, Singapore: Oxford University Press, 1987. memberikan pandangan sejarah umum dan A. Surjomihardjo., “Pemekaran Kota Jakarta”, Jakarta, Djabatan, 1977, memberikan peta perkembangan Jakarta

Murray, Alison J.., “ No Money, No Honey, A Study of  Street Traders and Prostitutes in Jakarta”, di Indonesia-kan oleh Parsudi Suparlan dalam, “Pedagang Jalanan dan Pelacur Jakarta”, LP3ES, Jakarta, 1994, hal.22 dikutip dari DKI, Rencana Umum Tata Ruang DKI Jakarta 2005 (Jakarta, DKI 1983).

Nasution, Zulkarimen., “Komunikasi Pembangunan: Pengenalan dan Pengharapannya”, Jakarta, Rajawali Pers, 1992

Reksodiputro, Mardjono, “Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana”, Kumpulan Karangan-Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.

Shadily, Hassan, “Ensiklopedia Indonesia”, Ikhtiar Baru-Hoove, Jakarta, 1984

Sunarto, Kamanto, “Pengantar Sosiologi”, Jakarta, Lembaga Penerbit Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1993

Sudjono D. “Konsepsi Kriminologi dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan, (Bandung: Penerbit alumni 1978)

Soekanto, Soerjono, Doktrin-doktrin Krimonologi, (Bandung  Penerbit alumni 1970)

Wikstrom, Olof H., “Communities and Crime”, , Handout Kuliah Kriminologi Pembangunan

http://www.Google.com., Rommy Ardiansyah., “Ruang Dan Keberadaan Metropolitan Di Indonesia”.


[1] Zulkarimen Nasution., “Komunikasi Pembangunan: Pengenalan dan Pengharapannya”, Jakarta, Rajawali Pers, 1992, hal. 35

[2] Hassan Shadily, “Ensiklopedia Indonesia”, Ikhtiar Baru-Hoove, Jakarta, 1984, hal. 117

[3] Michael S. Bassis, Richard J. Gelles, dan Ann Levine., “Sociology an Introduction”, Fourth Edition, McGraw Hill, Inc., New York, St Louis, San Francisco, Auckland, Bogota, Caracas, Lisbon, London, Madrid, Mexico, Milan, Montreal, New Delhi, Paris, San Juan, Singapore, Sydney, Tokyo, Toronto., 1991. hal. 566

[4] Edwin Eames and David goode, “Urban Proverty  in Cross Cultural Contact (New York:The Full Press, 1973). Hal 69.

[5] Lihat http://www.Google.com., Rommy Ardiansyah., “Ruang Dan Keberadaan Metropolitan Di Indonesia”.

[6] Lihat studi F. De Haan tentang Batavia (Oud Batavia 1); J. Van der Kroef., “The Indonesian City: Its Culture and Evolution”,  Asia, No 2 (March 1953) dan W.F. Wertheim., “The Indonesian Town: Studies in Urban Sociology”, (The Hague: Van Hoove, 1959) membahas sosiologi kota Jakarta. P. Milone., “Queen City of the East: The Metamorphosis of a Colonial Capital”, tesis Ph.D., University of California, 1966 dan S. Abeyasekere., “Jakarta: A History”, Singapore: Oxford University Press, 1987. memberikan pandangan sejarah umum dan A. Surjomihardjo., “Pemekaran Kota Jakarta”, Jakarta, Djabatan, 1977, memberikan peta perkembangan Jakarta

[7] D. Cohen, “Poverty and Development in Jakarta”, University of Wiscounsin, 1975, hal 18

[8] Alison J. Murray., “ No Money, No Honey, A Study of  Street Traders and Prostitutes in Jakarta”, di Indonesia-kan oleh Parsudi Suparlan dalam, “Pedagang Jalanan dan Pelacur Jakarta”, LP3ES, Jakarta, 1994, hal.22 dikutip dari DKI, Rencana Umum Tata Ruang DKI Jakarta 2005 (Jakarta, DKI 1983).

[9] Istilah Metropolitan secara eksplisit digunakan oleh Ali Sadikin, Gubernur Jakarta tahun 1966 sampai 1977, dimana istilah ini tidak didefinisikan secara jelas, tetapi secara umum berarti suatu kota yang bersih, teratur, tertata untuk mobil, dan menarik bagi orang Barat

[10] Op.Cit., Zulkarimen, hal. 35

[11] Kamanto Sunarto, “Pengantar Sosiologi”, Jakarta, Lembaga Penerbit Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1993, hal. 219

[12] Berarti Keterasingan individu-individu anggota masyarakat di antara satu dengan lainnya

[13] Konsep sosiologi yang berarti suatu keadaan dimana masyarakat tidak lagi sepenuhnya merupakan kebulatan yang kokoh, melainkan tercerai-berai atas anggota-anggotanya

[14] Op. Cit, Zulkarimen Nasution, hal. 38

[15] Arief Gosita.,“Korban Modernisasi, Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknology”, dalam J. E. Sahetapy, Editor., “Bunga Rampai Viktimisasi”, Karya Ilmiah Para Pakar Hukum., dalam “Korban Modernisasi, Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknology”, hal. 180

[16] Mardjono Reksodiputro, “Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana”, Kumpulan Karangan-Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 1994. hal. 43

[17] Sudjono D. “Konsepsi Kriminologi dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan, (Bandung: Penerbit alumni 1978) Hal. 22.

[18] Soerjono Soekanto, Doktrin-doktrin Krimonologi, (Bandung  Penerbit alumni 1970) hal. 17.

[19] W.A Bonger, “Pengantar tentang Kriminologi”, (Cetakan ke-2 Jakarta: PT. Pembangunan, 1962) Hal. 12.

[20] Per-Olof H. Wikstrom., “Communities and Crime”, hal 288-289, Handout Kuliah Kriminologi Pembangunan

[21] Op. Cit, Rommy Ardiansyah

[22] Op. Cit, Rommy Ardiansyah

[23] Op. Cit, Rommy Ardiansyah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s