LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PASAR MODAL

I.       Pendahuluan

1.      Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. bahwa Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Agar Pasar Modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan. Sejalan dengan hasil-hasil yang dicapai pembangunan nasional serta dalam rangka antisipasi atas globalisasi ekonomi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-undang Darurat tentang Bursa (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67) dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Undang-undang tentang Pasar Modal ( Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 ) sangatlah penting untuk menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal.

Industri perbankan di Indonesia memiliki kerawanan substansial. Meski bebas dari bisnis keluarga, peta perbankan tidak lepas dari pemilik mayoritas yang umumnya pihak asing. Penegakan hukum merupakan sisi paling terbengkalai di Indonesia ini. Sebagian besar masalah yang menyebabkan krisis ekonomi adalah dilanggarnya aturan hukum, misalnya pelanggaran BMPK (batas maksimal pemberian kredit). Kemudian, usaha memulihkan perekonomian juga terhambat akibat rendahnya penegakan hukum.

Sejauh ini ada empat institusi yang dibentuk dalam rangka memulihkan perekonomian dari krisis, yaitu BPPN, Indonesian Debt Restructuring Agency (INDRA) untuk menyelesaikan utang swasta dengan luar negeri, Jakarta Initiative untuk kasus utang swasta dalam negeri, dan Pengadilan Niaga yang memfasilitasi upaya penyelesaian perkara lewat metode kepailitan. Mekanisme kerja pada keempat institusi ini selalu diiringi masalah penegakan hukum. Seandainya hukum bisa segera ditegakkan, ekonomi kita sudah pulih sejak dulu.

Kini sederet masalah hukum kian menggunung. Belum lagi kasus pembobolan bank (kasus Bank BNI) bisa diselesaikan, kompleksitas masalah hukum mulai terasa dalam industri reksa dana. Apa pun motifnya, peristiwa yang menimpa nasabah PT Bank Global International yang tertipu dengan produk reksa dana yang dikeluarkan pengelola reksa dana Prudence menandakan lemahnya sistem hukum di sektor finansial. Sudah terlalu sering berita mengenai lemahnya perlindungan investor, termasuk kasus Bank Asiatik dan Bank Dagang Bali.

2.      Maksud dan Tujuan

Makalah ini disusun dengan maksud untuk memberi gambaran betapa lemahnya system hukum kita di Indonesia baik tentang perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal maupun aparatur penegak hukum yang masih lemah dimana tidak dilibatkannya Polri selaku penyidik yang sah menurut KUHAP dan UU Kepolisian ( UU Nomor 2 Tahun 2002 ).

Makalah ini disusun dengan tujuan sebagai pelaksanaan tugas mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana Tertentu dalam rangka pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

II.    Permasalahan

Dalam makalah ini penulis akan mencoba mengangkat permasalahan yang kerap menimpa Pasar Modal kita baik dari aspek penegakan hukumnya maupun lemahnya system penegakan hukum di Pasar Modal, sehingga kerap menimpa para pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta masyarakat pemodal. Yang akhirnya akan menyebabkan krisis perekonomian di Indonesia. Secara rinci permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah :

  1. Pasar Modal sering digunakan sebagai lahan money loundering.
  2. Lemahnya penegak hukum di Pasar Modal serta peran Polri dalam upaya membantu penegakan hukumnya.

III.   Pembahasan

1. Pasar Modal sering digunakan sebagai lahan money loundering.

Berkaitan dengan Pasar Modal, ada dua pendapat dimana satu pendapat menyatakan bahwa Pasar Modal tidak bias digunakan untuk Money Loundering dan yang kedua berpendapat bahwa Pasar Modal bisa menjadi media Money Loundering. Pendapat pertama berargumen bahwa setiap transaksi yang melalui Pasar Modal pasti sudah terlebih dahulu melalui Bank sehingga sangat sulit untuk melakukan money laundering melalui Pasar Modal. Hal tersebut dapat terlihat dari minimnya laporan transaksi yang mencurigakan dari sektor Pasar Modal ke PPATK. Kalaupun ada, itu merupakan imbas nyata dari tindak pidana yang terlebih dahulu telah masuk sistim perbankan dan ditingkat internasionalpun pelaporan mengenai money laundering melalui Pasar Modal sangatlah sedikit.

Sedangkan pendapat kedua berargumen bahwa Pasar Modal tetap menjadi lahan yang sangat menarik untuk tempat money laundering karena sistim Pasar Modal sangat potensial untuk hal tersebut, karena selain borderless juga mempunyai turn over yang sangat tinggi. Tapi tidak ada salahnya kita telusuri lebih dalam mengenai hal tersebut dari karakteristik money laundering. Tindak pidana pencucian uang biasanya dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a)      Proses Placement Melalui Pasar Modal

Tahap ini adalah tahap yang paling krusial karena tahap ini merupakan tahap dimana uang hasil kejahatan masuk dalam sistim keuangan. Pada tahap ini, terdapat unsur memasukkan dana ke sistim keuangan, baik itu dalam skala nasional maupun trans nasional. Proses ini sangat jarang dilakukan melalui Pasar Modal karena proses ini merupakan proses dimana dana hasil tindak kejahatan masuk kedalam sistim keuangan. Dalam sistim Pasar Modal yang berlaku umum (best practice), investor yang membuka rekening efek atau membeli unit penyertaan Reksa Dana harus memasukkan dananya melalui sistim perbankan, yang artinya seleksi pendahuluan atas masuknya dana tersebut berada pada pihak Bank.

Akan tetapi dengan semakin ketatnya persaingan antar Perusahaan Efek hal tersebut tidak dapat diabaikan, karena memang tidak ada satu aturan pun yang melarang Perusahaan Efek menerima dana nasabah dalam bentuk tunai. Selain itu terdapat beberapa mekanisme yang mungkin dapat digunkan dalam proses ini, yaitu antara lain:

  • Penyetoran tunai pada saat margin call.

Margin trading, praktik yang biasa dilakukan dalam Pasar Modal, adalah transaksi dimana pemodal dapat melakukan transaksi lebih besar dari dana yang dimiliki nasabah tersebut. Biasanya, Perusahaan Efek akan memberikan fasilitas ini hanya kepada nasabah yang benar-benar dikenal oleh Perusahaan Efek tersebut. Tapi ada suatu kemungkinan dimana saat nasabah harus menyetor uang untuk menutup margin, dan karena waktu yang sangat mendesak untuk kliring, maka Perusahaan Efek tersebut akan menerima uang kas. Adapun uang kas tersebut dapat berasal dari Pelaku money laundering, orang yang tidak dikenal oleh sales Perusahaan Efek tersebut, melalui nasabah yang dikenal oleh sales tersebut. Dalam kondisi seperti ini Perusahaan Efek tidak mempunyai cukup waktu untuk menelusuri asal-usul dana tersebut.

  • Masuknya uang tunai melalui mekanisme right issue.

Right Issue atau yang lebih dikenal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, merupakan tindakan Emiten untuk menambah modal. Dalam suatu right issue ada kalanya Emiten menggunakan pembeli siaga, yang biasanya telah menjadi pemegang saham emiten tersebut. Pembeli siaga dapat terdiri dari beberapa pihak yang secara bersama-sama bersedia untuk membeli sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Dalam proses ini Pihak yang akan melakukan placement harus bekerja sama dengan Emiten, dimana Emiten tersebut bersedia menerima uang cash dari pembeli siaga. Selanjutnya uang cash dari tindak pidana kejahatan tersebut akan dibelikan saham yang tidak diambil oleh pemegang saham Emiten tersebut. Praktek seperti ini tentunya akan dibantu oleh Auditor yang mengaudit hasil penjatahan dalam right issue.

  • Pembelian Saham melalui Transaksi Luar Bursa.

Pembelian saham dapat dilakukan melalui kesepakatan kedua belah pihak. Apabila transaki di luar bursa, maka penjual dapat menerima uang dari Pelaku berupa uang tunai, yang selanjutnya Penjual dapat menstransfer saham tersebut kepada pelaku yang sebelumnya telah membuka rekening efek di Perusahaan efek Lain

b)      Proses layering melalui Pasar Modal.

Pada tahap ini, pada intinya adalah usaha untuk mengaburkan asal-usul dana kejahatan tersebut dengan menggunakan beberapa transaksi, atau mencampur dengan dana yang bersal dari bisnis yang legal. Pasar Modal lebih mudah digunakan dalam proses ini, karena biasanya uang hasil tindak pidana kejahatan sudah masuk ke sistim keuangan, sehingga Pasar Modal digunakan untuk mengaburkan asal-usul uang tersebut. Kasus yang sederhana adalah indikasi Pasar Modal digunakan oleh para pembobol Bank BNI. Dalam kasus tersebut pembobol Bank BNI diindikasikan menggunakan uang hasil tindak pidana tersebut untuk membeli berbagaisaham. Dan yang perlu dicatat dana pembelian tersebut sudah masuk sistim perbankan. Selain itu, pada proses ini, para Pelaku pencucian uang dapat menikmati keuntungan tambahan dari perdagangan saham yang dia lakukan. Hal tersebut dapat pula dilakukan dengan aksi manipulasi pasar untuk menambah keuntungan melalui Pasar Modal. Pada umumnya pelaku sudah memiliki saham dalam jumlah yang signifikan, selanjutnya Pelaku bekerja sama dengan beberapa pihak mulai meniupkan rumor yang berupa misleading information sehingga harga saham dapat mengalami kenaikkan. Pelaku biasanya menambah kepemilikannya sehingga harga dapat merangkak naik lebih cepat. Setelah harga mencapai puncaknya, Pelaku mulai melepas kepemilikannya sehingga harga mulai turun, dan dia menangguk keuantungan dari proses layering tersebut. Dalam proses ini biasanya diikuti dengan tindak pidana yang lain terutama tindak pidana Pasar Modal. Pelaku tindak pidana pencucian uang, dalam proses layering, juga bisa melakukan pencucian uang melalui mekanisme, antara lain:

  • Menggunakan mekanisme Debt to equity swap

Semenjak krisis moneter, banyak perusahaan public yang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya termasuk hutang Bank. Setelah BPPN mengambil alih hutang-hutang tersebut, karena dibatasi waktu dan dikejar target setoran APBN, BPPN telah melelang kredit macet tersebut ke berbagai Pihak. Selanjutnya pemilik hak tagih baru tersebut memperjual belikan hak tagih tersebut yang bisa jadi jatuh kepada pelaku tindak pidana. Selanjutnya pelaku menawarkan kepada Emiten tersebut untuk melakukan Debt to Equity Swap dengan rasio yang sangat menarik. Alhasil, pelaku tindak pidana sudah dapat memiliki saham perusahaan tercatat, tanpa dapat diindikasikan asal usul uang tersebut.

  • Menggunakan SPV dalam pembelian saham.

Dengan menggunakan SPV yang berdomisili di negara-negara antah berantah yang sulit ditelusuri beneficial ownersnya, pelaku tindak pidana mulai mengumpulkan saham-saham yang blue chip dan menikmati hasil deviden dari perusahaan tersebut.

  • Akusisi Perusahaan Terbuka

Pelaku tindak pidana pencucian uang, untuk menyamarkan dananya, dapat melakukan akusisi perusahaan terbuka. Dengan adanya akusisi tersebut Pelaku terkena peraturan Penawaran Tender dimana salah satunya adalah klarifikasi dari Bank ataupun Perusahaan Efek bahwa Pelaku mempunyai cukup dana untuk melakukan Penawaran Tender.

Selanjutnya, pihak-pihak tersebut bekerja sama untuk memuluskan proses Penawaran Tender, yang pada ujung-ujungnya menempatkan Pelaku sebagai mayoritas di Perusahaan Terbuka tersebut.

  • Manipulasi data Keuangan Perusahaan Terbuka.

Pada tahap awal biasanya pelaku telah menjadi mayoritas di perusahaan tersebut, selanjutnya dana dari tindak kejahatan disamarkan dan dicampurkan oleh pelaku dengan pendapatan yang sah dari Perusahaan tersebut. Hal tersebut akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan pendapatan yang dramatis, yang otomatis bias mengatrol

harga saham Perusahaan tersebut di Bursa. Dalam proses ini biasanya pelaku bekerja sama dengan auditor yang mengaudit Perusahaan tersebut

c)      Proses Integration / Drying melalui Pasar Modal

Pada tahap ini, uang hasil tindak kejahatan sudah siap untuk dinikmati langsung, dan dana tersebut sudah tidak dapat lagi dicium asal-usulnya karena sudah melalui beberapa proses yang sulit diidentifikasikan. Dalam tindak pidana pencucian uang, proses tersebut dapat dilakukan secara terpisah maupun simultan, dan pelaku tidak terlalu memikirkan biaya yang ditimbulkan dari serangkaian tindakan pencucian uang tersebut. Karena pada dasarnya pelaku menginginkan bahwa dana tersebut terkesan berasal dari bisnis yang sah dan legal sehingga dapat dinikmati dengan leluasa. Jadi dalam tahap ini serangkaian tindakan pencucian telah dilakukan, baik melalui Bank, Pembelian Properti, Emas, dll telah dilakukannya. Jadi dana hasil penjulan barang-barang berharga tersebut dia investasikan di Pasar Modal, dan menikmati hasilnya secara leluasa.

2. Lemahnya penegak hukum di Pasar Modal serta peran Polri dalam upaya membantu penegakan hukumnya.

Ketentuan yang mengatur tentang kegiatan Pasar Modal yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-undang Darurat tentang Bursa (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67) tersebut dirasakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada pada saat ini oleh karena ketentuan yang ada dalam Undang-undang tersebut tidak mengatur hal-hal yang sangat penting dalam kegiatan Pasar Modal, yaitu kewajiban Pihak-Pihak dalam suatu Penawaran Umum untuk memenuhi Prinsip Keterbukaan, serta terutama ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan kepada masyarakat umum.

Selain itu, dengan perkembangan yang sangat pesart di bidang ekonomi, ditambah lagi dengan globalisasi ekonomi, maka ketentuan-ketentuan tentang kegiatan Pasar Modal diatur dalam suatu Undang-undang yang baru yaitu UU Nomor 8 Tahun 1995, dengan tetap mengacu pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Menurut UU Nomor 8 Tahun 1995 Bapepen mempunyai wewenang dalam hal penyidikan Tindak Pidana yang terjadi di Pasar Modal sesuai yang diatur dalam Pasal 101 yaitu :

(1)  Dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidikan.

(2)  Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

(4) Dalam rangka pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam mengajukan permohonan izin kepada Menteri untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka pada bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

(5) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

(6) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.

Tetapi kenyataannya Didalam hal penegakan supremasi hukum di lingkungan Pasar Modal masih sangatlah membingungkan dimana didalam UU Nomor 8 Tahun 1995 telah diatur bahwa yang menjadi penyidik didalam hal terjadi tindak pidana di lingkungan Pasar Modal adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bapepam. Sementara menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 menyatakan bahwa yang menjadi penyidik adalah Pejabat Polisi Negara RI dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Didalam hal ini sesuai dengan Pasal 101 ayat 6 kedudukan Polri hanyalah sebagai pembantu penyidik Bapepam dalam hal terjadi Tindak Pidana di lingkungan Pasar Modal. Sehingga dalam hal menyidik maupun memproses Tindak Pidana yang terjadi di Pasar Modal sampai saat ini sangatlah minim yang berhasil diproses sampai ke Pengadilan. Kasus pelanggaran di pasar modal Indonesia masih tidak jelas sanksi hukumnya. Contoh yang dapat kita lihat adalah kasus insider trading Indosat yang merugikan negara Rp 400 miliar yang sampai saat ini belum jelas apa sangsi hukum yang dijatuhkan.

Untuk meningkatkan dan mengefektifkan penegakan hukum di lingkungan Bapepam, serta meningkatkan peran Polri dalam upaya membantu Bapepam dalam penegakan hukum maka pada tanggal 19 Pebruari 1998 dilangsungkan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MOU) antara Badan Pengawas Pasar Modal Departemen Keuangan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Secara garis besar, MOU ini menekankan pada upaya-upaya untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara Bapepam dan Polri dalam rangka menjamin terlaksananya penegakan hukum di bidang pasar modal. Selain itu, Bapepam dan Polri bertekad untuk meningkatkan kemampuan aparat penegak hukumnya sehingga pelaksanaan penegakan hukum dapat dilakukan secara professional. Atas dasar itu, materi-materi dalam MOU ditekankan pada hal-hal sebagai berikut :

  1. Penyidikan tindak pidana di bidang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dilakukan oleh Penyidik yang telah mengikuti pendidikan penyidikan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Poiri, dan telah diangkat oleh Menteri Kehakiman serta disumpah oleh ketua Bapepam.
  2. Dalam rangka mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, Bapepam dapat meminta bantuan penyidikan kepada Poiri untuk menggeledah, menangkap dan menahan Pihak yang mempunyai indikasi kuat melakukan tindak pidana di bidang Pasar Modal serta memberikan petunjuk dalam kegiatan penyidikan yang dilakukan PPNS Bapepam.
  3. Bapepam akan mengikutsertakan pejabat dan pegawainya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, khususnya mengenai teknis penyidikan tindak pidana di bidang pasar modal, dalam rangka menyiapkan PPNS Bapepam yang tangguh dan professional.
  4. Polri akan memasukkan materi pasar modal ke dalam kurikulum pendidikan dan latihan serta mengikutsertakan pula pejabat atau staf dalam kegiatan temu wicara maupun kegiatan ilmiah lainnya tentang pasar modal. Di lain pihak, Bapepam akan menyiapkan tenaga ahli yang berpengalaman untuk meningkatkan pemahaman penyidik Poiri tentang kegiatan di bidang pasar modal.

Diharapkan dengan semangat penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama ini, akan tercapai kesatuan visi dan persepsi antara Bapepam dan Polri mengenai perlunya pelaksanaan penegakan hukum yang professional. Ha ini diperlukan guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia, melalui terciptanya pasar modal yang wajar, teratur dan efisien sesuai dengan amanat Undang-undang Pasar Modal.

IV.   Penutup

1.      Kesimpulan

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan di bidang ekonomi sasaran Pembangunan Jangka Panjang Kedua, antar lain, adalah terciptanya perekonomian yang mandiri dan andal, dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang makin merata, pertumbuhan cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang mantap. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut diperlukan berbagai sarana penunjang, antara lain berupa tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi.

2.      Saran

Agar Pasar Modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan. Untuk menunjang tatanan hukum tersebut sangat diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara Bapepam dan Polri dalam rangka menjamin terlaksananya penegakan hukum di bidang pasar modal.

Daftar Pustaka

 

 

  1. 1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
  2. 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian
  3. 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
  4. 4. PP Nomor 46 Tahun 1995 Tentang tata cara pemeriksaan di bidang Pasar Modal
  5. 5. www.duniaesai.com
  6. 6. http://www.bapepam.go.id/layanan/warta/2005_pebruari/money_laundering.pdf.
  7. 7. Siaran Pers Penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Badan Pengawasan Pasar Modal Departemen Keuangan Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Thursday – November 16 , 2006.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s